Para anggota parlemen AS dapat melakukan pemungutan suara sedini hari Selasa (10/5) mengenai legislasi yang mengesahkan sedikitnya 33 miliar dolar bantuan militer dan kemanusiaan untuk Ukraina.
Sebelum kemungkinan pemungutan suara di DPR, Presiden Joe Biden mengatakan pemerintahannya telah “hampir menggunakan seluruh” otoritasnya untuk mengirim senjata dan peralatan militer lainnya dari persediaan Pentagon.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengeluarkan imbauan serupa dalam surat kepada para legislator, mendesak mereka untuk bertindak sebelum 19 Mei, sewaktu mereka memperkirakan dana yang tersedia sekarang mulai menyusut habis.
Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. (Foto: via AP)
Pemimpin minoritas di Senat Mitch McConnell pada Senin (9/5) mengatakan bahwa meskipun legislasi baru yang sedang dipertimbangkan “mungkin mendapat beberapa penyesuaian dalam prosesnya,” ia berfokus untuk “menyelesaikannya dengan cepat.”
Biden menandatangani legislasi terpisah pada hari Senin (9/5) yang memberikan kewenangan baru untuk mempercepat pengiriman peralatan dan pasokan militer ke Ukraina, berdasarkan program yang meniru UU setelah Perang Dunia II yang pada awalnya membantu negara-negara Eropa memerangi Nazi Jerman.
Legislasi baru ini memberi pemimpin AS itu kewenangan untuk mencapai kesepakatan segera dengan Ukraina maupun negara-negara Eropa Timur lainnya untuk pengiriman peralatan, melangkahi beberapa peraturan birokrasi Washington yang memberatkan sekarang ini.
Pekerja membongkar kiriman bantuan militer yang dikirim sebagai bagian dari bantuan keamanan Amerika Serikat ke Ukraina, di bandara Boryspil, di luar Kyiv, Ukraina, 25 Januari 2022. (Foto: AP)
Dalam persetujuan yang jarang terjadi di Washington, Kongres bulan lalu mengesahkan legislasi tersebut untuk terus menunjukkan dukungan kepada pemerintah Kyiv yang sedang memerangi pasukan Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan dalam pidato Senin malam bahwa sejarah akan menganggap Rusia bertanggung jawab atas tindakannya di Ukraina, dan bahwa Eropa harus mempertimbangkan harga yang harus dibayar Rusia “karena membawa kejahatan perang total ke Eropa lagi.”
“Dan kita, orang Ukraina, akan terus bekerja untuk pertahanan kami, kemenangan kami dan untuk memulihkan keadilan. Sekarang, besok dan hari-hari lain yang diperlukan untuk membebaskan Ukraina dari penjajah,” kata Zelenskyy.
BACA JUGA: Ketua DPR AS Kunjungi Ukraina, Berjanji Tingkatkan Dukungan ASSementara itu kepala misi pemantau HAM PBB di Ukraina, Matilda Bogner, mengatakan kepada wartawan pada Selasa (10/5) bahwa kantornya telah mengukuhkan lebih dari 7.000 korban warga sipil, termasuk 3.381 kematian, sejak Rusia melancarkan serangannya terhadap Ukraina, dan bahwa jumlah korban sesungguhnya jauh lebih tinggi.
“Kami sedang berupaya melakukan estimasi, tetapi yang dapat saya katakan sekarang ini adalah jumlahnya ribuan lebih tinggi daripada angka-angka yang kami sampaikan kepada Anda sekarang ini,” kata Bogner dalam konferensi pers di Jenewa, sewaktu ditanya mengenai jumlah korban tewas dan cedera. “Mariupol benar-benar menjadi tempat besar di mana orang-orang hilang tanpa jejak, di mana sulit bagi kami untuk mendapat akses penuh dan untuk mendapatkan informasi yang dibenarkan sepenuhnya,” ujar Bogner.
Ia mengatakan jumlah korban sipil dan kerusakan daerah sipil menunjukkan pelanggaran terhadap larangan melancarkan serangan membabi buta dan keharusan untuk mengambil tindakan pencegahan guna menghindarkan korban warga sipil.
BACA JUGA: PBB: Kekerasan Seksual Hingga Perdagangan Manusia Meningkat Selama Perang di UkrainaBogner mengatakan PBB telah menerima laporan 300 pembunuhan di luar hukum di Bucha, pinggiran Kyiv di mana pasukan Rusia dituduh melakukan kekejaman.
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina pada Selasa (10/5) yang mencakup persinggahan di Bucha.
Baerbock adalah tokoh internasional terbaru yang datang ke Ukraina untuk menunjukkan dukungan dan melihat langsung situasi di negara itu. Ibu Negara AS Jill Biden dan PM Kanada Justin Trudeau melakukan kunjungan terpisah ke Ukraina pada hari Minggu. [uh/ab]