ASEAN Sepakati Aturan Penting soal Perilaku di Laut

Para Menlu ASEAN berpose bersama dalam pertemuan di Phnom Penh, Kamboja (9/7).

Kamboja menyatakan menteri-menteri luar negeri Asia Tenggara hampir menyepakati suatu perjanjian mengenai pedoman mencegah sengketa teritorial di Laut Cina Selatan.
Kao Jim Hourn, pejabat kementerian luar negeri Kamboja, Senin mengatakan para diplomat teras dari Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara itu telah mencapai kemajuan mengenai tata perilaku (COC) maritim, pada hari pertama forum tahunan ASEAN di Phnom Penh. Pejabat itu tidak merinci unsur-unsur penting aturan perilaku tersebut.

Enam negara mengklaim seluruh atau sebagian Laut Cina Selatan, yang merupakan kawasan penangkapan ikan yang luas dan memiliki kandungan gas dan minyak. Mereka yang mengklaim adalah Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

Jurubicara kementerian luar negeri Tiongkok Liu Weimin mengatakan Beijing bersedia membahas tata perilaku yang akan membangun rasa saling percaya di Laut Cina Selatan apabila kondisinya telah siap. Tetapi Liu mengatakan dokumen semacam itu seyogyanya tidak digunakan dalam upaya menyelesaikan sengketa maritim antara Tiongkok dan ASEAN. Beijing bersikeras untuk melakukan perundingan bilateral dengan negara-negara tetangganya.

Ketegangan regional meningkat belakangan ini, dengan dilontarkannya tuduhan oleh Filipina dan Vietnam bahwa Tiongkok berperilaku agresif di laut.