Empat anggota Kongres Filipina, disertai anggota-anggota militer dan wartawan, mengunjungi apa yang disebut Filipina Kepulauan Kalayaan, yang artinya “kebebasan.”
Anggota Kongres Walden Bello mengganti bendera Filipina yang sobek-sobek di balairung kotapraja pulau yang penduduknya paling banyak. Setelah berkeliling setengah hari di pulau yang bependuduk 60 orang itu, Bello mengatakan rombongan “berhasil menegakkan kedaulatan Filipina”.
“Ketika kami mendarat di sini, jelas ini tanah Filipina. Kami merasakan itu, ketika kami menyaksikan bangunan-bangunan dan orang-orang di sini. Ini adalah pulau yang bependuduk. Di pulau ini ada personil militer serta masyarakat sipil, yang kebanyakan adalah nelayan. Jadi, tidak diragukan kami berada di tanah Filipina yang tidak bisa disangkal lagi,” ujar Bello.
Namun, Tiongkok mengklaim kedaulatan atas keseluruhan Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Kalayaan, yang merupakan bagian dari Kepulauan Spratly.
Para pejabat Tiongkok terganggu oleh kunjungan rombongan itu. Duta Besar Tiongkok bertemu seorang pejabat Departemen Luar Negeri Filipina membahas masalah itu. Juru bicara kedutaan Tiongkok Ethan Sun mengatakan kunjungan itu mengirim pesan keliru.
“Kujungan itu bertentangan dengan deklarasi negara-negara di Laut Cina Selatan dan dilakukan tanpa tujuan apa-apa, kecuali untuk mengganggu perdamaian dan kestabilan di kawasan itu dan mengganggu hubungan Filipina dengan Tiongkok,” kata Sun.
Sun mengatakan Tiongkok menegaskan kepada Pemerintah Filipina akan memantau dengan seksama kegiatan sejenis itu.
Bello menyebut tanggapan Tiongkok atas kunjungan itu “kekanak-kanakan”.
Juru bicara kepresidenan, Edwin Lacierda, hari Rabu mengulangi pernyataan bahwa para anggota DPR itu melakukan kunjungan ke Kalayaan atas prakarsa sendiri. Ia mengatakan Pemerintah Filipina mengakui keprihatinan Tiongkok dan berharap tindakan itu tidak mengganggu hubungan kedua negara.
“Satu-satunya yang bisa kami jamin adalah terus berdialog dengan mereka dan kenyataan bahwa Duta Besar Tiongkok bisa berbicara dengan Wakil Menteri Luar Negeri Conegos merupakan manifestasi bahwa jalur komunikasi terbuka antara kedua negara,” paparnya.
Selain dari Tiongkok dan Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei juga mengklaim seluruh atau sebagian Laut Cina Selatan, yang diyakini mengandung gas alam dan minyak. Tiongkok meminta diadakan perundingan bilateral, tetapi negara-negara lain menginginkan pendekatan multilateral.