Burma telah membebaskan 41 tahanan politik – langkah terbaru pemenuhan janji Presiden Thein Sein untuk membebaskan semua tahanan politik sebelum akhir tahun.
Burma – yang juga dikenal sebagai Myanmar – telah membebaskan 41 tahanan politik, langkah terbaru untuk memenuhi janji Presiden Thein Sein membebaskan seluruh tahanan politik selambat-lambatnya akhir tahun ini.
Pejabat-pejabat Burma mengatakan mayoritas yang dibebaskan hari Rabu adalah aktivis yang didakwa berdasarkan undang-undang berkumpul secara damai – pasal 18 – yang menetapkan hukuman penjara maksimal satu tahun bagi orang yang melakukan demonstrasi tanpa ijin.
Tetapi setelah pembebasan tahanan politik putaran terbaru itu, puluhan tahanan politik masih dipenjara di Burma, yang hendak bangkit kembali setelah kediktatoran militer selama puluhan tahun.
Bo Kyi – anggota Komisi Kajian Tahanan Politik yang didukung pemerintah mengatakan, ada 44 tahanan politik yang masih ditahan.
Laporan-laporan pendahuluan mengatakan sebagian tahanan yang dibebaskan sebetulnya ditahan baru-baru ini berdasarkan undang-undang demonstrasi baru, yang menurut berbagai organisasi HAM bersifat menindas. Tahanan-tahanan politik lainnya dikatakan terkait dengan konflik etnis di Burma yang sudah puluhan tahun.
Beberapa aktivis mempertanyakan motif pemerintah dalam pembebasan tahanan politik itu.
Di Nyein Lin yang dibebaskan dari penjara Insein di Rangoon hari Rabu memberitahu VOA bahwa pembebasan itu hanya dimaksudkan untuk mempromosikan apa yang tampaknya sebagai reformasi itu.
Pengumuman hari Rabu terjadi sewaktu beberapa kepala negara berkumpul di Burma untuk menghadiri dimulainya pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara “SEA Games”.
Ratusan tahanan politik telah dibebaskan sebagai bagian dari gelombang amnesti yang diperintahkan oleh kalangan reformis Burma – namun masih didominasi militer. Banyak pembebasan tahanan politik dilakukan saat atau menjelang acara-acara penting internasional.
Pejabat-pejabat Burma mengatakan mayoritas yang dibebaskan hari Rabu adalah aktivis yang didakwa berdasarkan undang-undang berkumpul secara damai – pasal 18 – yang menetapkan hukuman penjara maksimal satu tahun bagi orang yang melakukan demonstrasi tanpa ijin.
Tetapi setelah pembebasan tahanan politik putaran terbaru itu, puluhan tahanan politik masih dipenjara di Burma, yang hendak bangkit kembali setelah kediktatoran militer selama puluhan tahun.
Bo Kyi – anggota Komisi Kajian Tahanan Politik yang didukung pemerintah mengatakan, ada 44 tahanan politik yang masih ditahan.
Laporan-laporan pendahuluan mengatakan sebagian tahanan yang dibebaskan sebetulnya ditahan baru-baru ini berdasarkan undang-undang demonstrasi baru, yang menurut berbagai organisasi HAM bersifat menindas. Tahanan-tahanan politik lainnya dikatakan terkait dengan konflik etnis di Burma yang sudah puluhan tahun.
Beberapa aktivis mempertanyakan motif pemerintah dalam pembebasan tahanan politik itu.
Di Nyein Lin yang dibebaskan dari penjara Insein di Rangoon hari Rabu memberitahu VOA bahwa pembebasan itu hanya dimaksudkan untuk mempromosikan apa yang tampaknya sebagai reformasi itu.
Pengumuman hari Rabu terjadi sewaktu beberapa kepala negara berkumpul di Burma untuk menghadiri dimulainya pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara “SEA Games”.
Ratusan tahanan politik telah dibebaskan sebagai bagian dari gelombang amnesti yang diperintahkan oleh kalangan reformis Burma – namun masih didominasi militer. Banyak pembebasan tahanan politik dilakukan saat atau menjelang acara-acara penting internasional.