Taipan properti kaya yang akan menjadi perdana menteri baru Thailand mengatakan pada Jumat (18/8) bahwa ia ingin mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, saat ia membantah tuduhan korupsi.
Parlemen akan bertemu pada Selasa untuk memberikan suara apakah akan menyetujui Srettha Thavisin sebagai perdana menteri dan mengakhiri kebuntuan politik selama tiga bulan sejak pemilihan umum Mei.
Pheu Thai – partai taipan berusia 60 tahun itu -- memimpin koalisi multipartai yang dibentuk setelah pemimpin Partai Bergerak Maju yang reformis -- yang memenangkan kursi terbanyak -- ditolak menduduki posisi perdana menteri oleh kelompok-kelompok konservatif dan promiliter.
"Saya ingin menegaskan kembali bahwa musuh saya adalah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tujuan saya adalah membuat kehidupan setiap orang Thailand menjadi lebih baik," kata Srettha dalam pesan videonya di Facebook.
BACA JUGA: Putusan MK Thailand Perpanjang Kebuntuan PolitikSrettha, mantan pemimpin raksasa properti Thailand Sansiri, membantah tuduhan telah melakukan transaksi tidak pantas yang dilontarkan dalam beberapa pekan terakhir oleh Chuwit Kamolvisit, mantan taipan panti pijat yang berubah menjadi pelapor antikorupsi.
"Kami transparan dalam pekerjaan kami. Saya datang ke sini hari ini untuk menunjukkan ketidakbersalahan saya kepada masyarakat umum bahwa aktivitas saya dilakukan sesuai dengan hukum," ujarnya. "Saya ingin membantah semua klaim yang dibuat Chuwit terhadap saya," tegasnya.
Chuwit pekan ini meminta polisi mengusut dua pembelian tanah oleh Sansiri, yang tercatat di bursa saham Thailand.
Ketua majelis rendah Wan Muhamad Noor Matha mengonfirmasikan pemungutan suara untuk perdana menteri akan dilakukan pada Selasa, paling lambat pukul 15.00 waktu setempat.
Taipan real estat Srettha Thavisin dari oposisi Partai Pheu Thai melambaikan tangan kepada pendukungnya saat berkampanye di Bangkok, 5 Mei 2023. (Foto: AP)
Untuk menjadi perdana menteri, Srettha membutuhkan mayoritas di majelis rendah yang terdiri dari 500 anggota parlemen terpilih, dan 250 anggota Senat yang dipilih sendiri oleh junta militer terakhir negara kerajaan itu.
Oposisi dari Senat terhadap rencana MFP untuk mereformasi undang-undang penghinaan kerajaan dan mengatasi monopoli bisnis menenggelamkan ambisi pemimpin partai itu, Pita Limjaroenrat.
Jadi, meskipun memenangkan kursi terbanyak, MFP akan menjadi oposisi. sementara dua partai dari pemerintahan yang didukung militer akan memiliki andil dalam kekuasaan. [ab/uh]