China akan menerapkan undang-undang (UU) keamanan yang luas pada 2024 untuk menjaga kedaulatannya "dengan tegas", demikian janji seorang anggota parlemen terkemuka pada pertemuan legislatif penting, Jumat (8/3).
Langkah itu diambil ketika pemerintahan Presiden Xi Jinping berupaya menghilangkan hal-hal yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintahannya.
"Dua Sesi" – pertemuan paralel parlemen China dan badan konsultatif politik – menyajikan ambaran langka tentang strategi pemerintah yang dipimpin Partai Komunis untuk tahun depan.
Anggota parlemen terkemuka Zhao Leji berjanji pada Jumat bahwa anggota parlemen akan “dengan tegas menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China” ketika ia menyusun agenda Kongres Rakyat Nasional (The National People's Congress/NPC) untuk tahun mendatang.
“Untuk memodernisasi sistem dan kapasitas China dalam menjaga keamanan nasional, Beijing akan memberlakukan undang-undang manajemen darurat, undang-undang energi, undang-undang energi atom, dan undang-undang keselamatan bahan kimia berbahaya," kata Zhao.
BACA JUGA: RUU Keamanan Nasional Baru Hong Kong Masukkan Hukuman Berat untuk Tekan Perbedaan PendapatPemerintah juga akan merevisi “UU Pendidikan Pertahanan Nasional dan UU Keamanan Siber,” kata Zhao dalam laporannya.
Dia tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang apa saja yang termasuk dalam undang-undang baru tersebut, atau kapan tepatnya undang-undang tersebut akan diterapkan.
NPC juga akan menerapkan dan mengamandemen undang-undang di berbagai bidang mulai dari stabilitas keuangan hingga pendidikan prasekolah dan pengendalian penyakit.
“Pendidikan militer dan keamanan siber jelas merupakan prioritas” bagi para legislator China, kata Jean-Pierre Cabestan, profesor dan pakar politik China di Universitas Hong Kong, kepada AFP.
“Mereka ingin memperkuat kerangka hukum di bidang-bidang ini, yang merupakan bagian dari prioritas Xi,” katanya, seraya menambahkan bahwa “tidak mengherankan” bahwa keamanan nasional disorot dalam laporan Zhao.
Upaya Memperkuat Keamanan
Tahun lalu, China menyetujui revisi undang-undang anti-spionase yang secara dramatis memperluas definisi mata-mata. Amandemen itu memberi Beijing kekuatan lebih besar dari sebelumnya untuk menghukum apa yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Undang-undang rahasia negara yang disahkan pada bulan lalu menambahkan lebih banyak kategori informasi sensitif, termasuk “rahasia kerja” – informasi yang tidak diklasifikasikan sebagai rahasia negara, tetapi dapat “mengganggu tugas normal organ atau unit kerja (negara)” jika bocor.
BACA JUGA: Hong Kong Kukuhkan Hukuman Penjara Aktivis dalam Kasus PenghasutanKebocoran seperti itu harus ditanggapi dengan “langkah-langkah perlindungan yang diperlukan,” kata undang-undang yang diubah tersebut.
“Menempatkan fokus besar pada legislasi keamanan nasional telah menjadi ciri utama kerja legislatif NPC selama era Xi,” kata Changhao Wei, pendiri situs NPC Observer, kepada AFP.
Dia menunjuk pada lebih dari belasan undang-undang keamanan nasional yang disahkan oleh Beijing sejak 2014, termasuk undang-undang kontraterorisme, intelijen nasional, dan keamanan data.
“Ada upaya umum untuk membangun infrastruktur hukum yang diperlukan untuk menjaga ‘keamanan nasional’ China,” kata Wei.
Di bawah pemerintahan Xi, katanya, "keamanan nasional adalah bidang prioritas dalam legislasi dan kemungkinan besar akan tetap demikian di masa mendatang." [ft/ah]