Dalam setahun ini, Partai Komunis China bertindak keras terhadap korupsi, dan telah menangkap baik pejabat-pejabat tinggi maupun pejabat-pejabat berpangkat rendah.
Antisipasi terus meningkat untuk sidang pengadilan terhadap mantan pejabat keamanan tertinggi Zhou Yongkang. Zhou dulunya juga anggota komite tetap politbiro yang berkuasa.
Lebih dari 50 pejabat tinggi telah didakwa secara hukum. Media pemerintah melaporkan operasi pemerintah yang disebut "Fox Hunt" telah membantu memulangkan dari luar negeri sekitar 180 pejabat yang diduga korup.
Meski demikian, kemampuan China untuk memulangkan pejabat-pejabat yang diduga korupsi terbatas. Negara itu tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara-negara seperti Australia, Kanada dan Amerika. Padahal, negara-negara itu, menurut media pemerintah China, paling sering menjadi tujuan para pejabat korup yang melarikan diri.
Alan Bollard, direktur eksekutif sekretariat APEC, mengatakan minat untuk bekerja sama dengan upaya anti-korupsi China semakin meningkat, dan KTT APEC di Beijing seharusnya mendorong maju kerjasama tersebut.
"China telah memprakarsai pernyataan anti-korupsi, anti-suap dan sebagainya. Negara itu hendak memastikan bahwa kita semua menuju ke arah yang sama mengenai prinsip-prinsip itu, mengenai supremasi hukum, sarana penuntutan hukum, cara menindak-lanjuti hal-hal ini,"kata Alan Bollard.
Agustus lalu, para anggota APEC sepakat untuk berbuat lebih banyak guna memberantas korupsi. China akan menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah organisasi otoritas anti-korupsi yang baru dibentuk, disingkat ACT-NET. Tetapi, bukannya berafiliasi dengan Biro Nasional Pencegahan Korupsi China, jaringan itu akan berpusat di akademi pelatihan badan investigasi anti-korupsi milik Partai Komunis.
Australia baru-baru ini mengatakan akan berbuat lebih banyak guna membantu China dalam gerakan anti-korupsi dengan membantunya menyita aset-aset dari beberapa penjahat ekonomi yang paling dicari China. Meskipun tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan China, Australia akan mempertimbangkan permintaan itu sebagai bantuan berdasar Konvensi Anti-Korupsi PBB.
Global Financial Integrity, organisasi di Washington yang menyelidiki aliran uang gelap, memperkirakan lebih dari 1 triliun dolar disalurkan secara ilegal keluar dari China dari tahun 2002 sampai 2011.