Pejabat China yang bertanggung jawab mengawasi Hong Kong mengatakan, pusat finansial Asia itu sedang menghadapi situasi paling buruk sejak Inggris mengalihkan pengawasannya pada 1997.
Pada sebuah konferensi pers di Shenzhen, yang berbatasan dengan Hong Kong, Zhang Xiaoming, kepala kantor pemerintah China untuk urusan Hong Kong dan Makao, mengatakan, aksi-aksi protes yang diwarnai kekerasan memiliki dampak luas terhadap masyarakat di wilayah itu.
Kehidupan sehari-hari di Hong Kong terhenti setelah berpekan-pekan demonstrasi jalanan besar-besaran yang dimulai Juni. Mereka memprotes RUU ekstradisi yang memungkinkan warga Hong Kong dikirim ke China daratan untuk diadili. RUU itu sendiri ditunda pemungutan suaranya, namun aksi protes terus berlanjut dan para pemrotes menuntut demokrasi yang lebih besar.
Polisi Hong Kong membubarkan para pengunjuk rasa dan berjalan di jalanan pada malam 3 Agustus 2019. (Foto: dok).
Pihak berwenang China, Rabu (7/8), mengunggah video di internet yang menunjukkan ribuan polisi menjalani latihan anti-kerusuhan di Shenzhen.
Yang Guang, juru bicara kantor urusan Hong Kong menyatakan kepada wartawan di Beijing, Selasa (7/8), hanya persoalan waktu sebelum para pemimpin protes besar itu menghadapi hukuman.
Yang mengatakan sekelompok kecil kriminal telah memaksa Hong Kong masuk ke dalam lorong berbahaya. Memperingatkan kelompok itu untuk tidak menyalahartikan dan menganggap sikap menahan diri kami sebagai kelemahan kami (pemerintah Hong Kong). Ia juga memperingatkan, “mereka yang bermain api, akan musnah terbakar api.”
Tetapi, anggota parlemen Hong Kong Claudia Mo hari Rabu mengutuk penggambaran seperti itu dan menyatakan itu adalah upaya pembenaran bagi penggunaan kekerasan terhadap demonstran.
"Pejabat-pejabat China sebenarnya mengumumkan di Beijing (merujuk pada pengumuman di Shen Zhen) strategi penumpasan demonstrasi Hong Kong. Satu, adalah ideologi dan lainnya, pada dasarnya adalah penggunaan kekuatan fisik oleh kepolisian. Secara ideologis mereka berusaha sangat keras untuk menyebarkan propaganda politik, dan menyatakan Hong Kong, menentang 'satu negara dua sistem'," tukasnya.
Mo menambahkan, pemerintah Hong Kong kini menjadi sangat tidak bisa dipercaya.
Hong Kong dikembalikan ke China berdasar kerangka "satu negara, dua sistem," yang menjanjikan kebebasan politik, sipil dan ekonomi pada kota itu, yang tidak diizinkan di bawah pemerintahan Partai Komunis di China daratan.
Namun, banyak penduduk Hong Kong merasa China semakin membatasi kebebasan mereka. [ab/uh]