Asia Pasifik

China Tandatangani Perjanjian Keamanan dengan Kepulauan Solomon 

Dari Kiri: PM Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare, Menlu Kepulauan Solomon Jeremiah Manele, PM China Li Keqiang dan Penasihat Negara dan Menlu China Wang Yi menghadiri upacara penandatanganan di Aula Besar Rakyat di Beijing, China, 9 Oktober , 2019. (REUTERS/Thomas Peter)

China menyatakan telah menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon yang menimbulkan kekhawatiran di Australia dan AS mengenai meningkatnya pengaruh China di kawasan Pasifik Selatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan kepada wartawan di Beijing hari Kamis bahwa perjanjian itu ditandatangani baru-baru ini oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele.

Menurut Australian Broadcasting Corporation, Wang mengatakan tujuan dari perjanjian baru itu adalah untuk “mempromosikan stabilitas sosial serta perdamaian dan keamanan jangka panjang” di kepulauan Pasifik itu dan tidak menarget pihak ketiga manapun.

Rancangan perjanjian itu muncul di media sosial akhir bulan lalu setelah Kepulauan Solomon mengukuhkan pihaknya sedang merundingkan suatu kesepakatan dengan Beijing. Rancangan itu mencakup ketentuan yang akan memungkinkan Beijing mengirim polisi bersenjata dan tentara ke Solomon, serta menempatkan kapal-kapal Angkatan Lautnya di lepas pantai Solomon.

BACA JUGA: AS Berusaha Lawan Kampanye China di Kepulauan Solomon 

Rancangan perjanjian itu menimbulkan kekhawatiran di Canberra dan Washington bahwa Beijing akan membangun kehadiran militernya di Kepulauan Solomon, yang berlokasi kurang dari 2.000 kilometer dari Australia. Zed Seselja, menteri Australia urusan Pasifik, mengunjungi ibu kota Solomon, Honiara, untuk meminta PM Manasseh Sogavare agar tidak menandatangani perjanjian itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang mengesampingkan kekhawatiran mengenai perjanjian keamanan dalam pengumumannya hari Selasa, seraya menuduh AS dan Australia “sengaja membesar-besarkan ketegangan,” dan bahwa setiap upaya untuk turut campur “akan berakhir dengan kegagalan.”

PM Sogavare telah menyatakan bahwa perjanjian itu tidak akan mencakup didirikannya pangkalan militer China.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengirimkan satu delegasi tingkat tinggi ke Honiara pekan ini untuk membahas perjanjian itu, serta pembukaan kembali kedutaan AS di sana. Delegasi itu dipimpin oleh Kurt Campbell, koordinator Indo-Pasifik Gedung Putih, dan Asisten Menteri Luar Negeri urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink. [uh/ab]