Dalami Kerja Sama Vaksin Covid-19, Menlu dan Menteri BUMN ke Swiss dan Inggris

Kesiapan kunjungan ke Inggris dan Swiss itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual, Senin (12/10).

Menlu Retno mengatakan ia akan terbang bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan tim dari Kementerian Kesehatan untuk memastikan kerja sama vaksin. Setelah itu rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Kota Bern dan Jenewa, Swiss.

"Tujuan utama dari perjalanan ini antara lain mengamankan komitmen dari sumber lain untuk vaksin Covid-19 dalam rangka kerja sama vaksin bilateral," kata Menteri Retno.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (Foto: Courtesy/Kemlu)

Menurut Retno, ia bersama tim juga akan melakukan pertemuan dan diskusi dengan Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organizaition/WHO); GAVI, the Vaccine Alliance, dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

GAVI adalah sebuah kemitraan kesehatan global antar pemerintah dan pihak swasta untuk meningkatkan akses terhadap imunisasi di negara-negara miskin.

Sedangkan CEPI merupakan kemitraan global antara pemerintah, swasta, filantropi, dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja bersama-sama untuk mempercepat pengembangan vaksin bagi penyakit menular.

Pertemuan tersebut, imbuh Retno, dalam kerangka kerja COVAX Facility untuk membahas kerja sama vaksin Covid-19 dalam konteks multilateral.

Seorang petugas kesehatan memeriksa kesehatan relawan dalam simulasi untuk uji klinis vaksin virus corona di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, 6 Agustus 2020. (Foto: Reuters)

Retno menambahkan perjalanan rombongannya juga untuk mendorong penguatan kerja sama jangka menengah dan jangka panjang antara Bio Farma dengan mitranya di luar negeri.

Di sela-sela lawatannya ke London, Retno juga akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. Ketika berada di Bern, dia juga akan mengadakan pembicaraan dengan Wakil Presiden Swiss Gur Parmelin dan beberapa perusahaan dari negara itu.

Tri Yunis Miko Wahyono, Kepala Departemen Epidemologi Fakultas Kesehatan masyarakat Universitas Indonesia, mengatakan yang harus didahulukan untuk disuntik vaksin Covid-19 adalah semua tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit.

Dalami Kerja Sama Vaksin Covid-19, Menlu dan Menteri BUMN ke Swiss dan Inggris

Tri menambahkan pemerintah sudah harus membuat peta jalan mengenai pemberian vaksin Covid-19 di Indonesia dan dibicarkan dengan para ahli agar dalam pelaksanannya berjalan sukses.

Mengenai siapa saja yang berhak disuntik vaksin Covid-19 tanpa bayar, dia menyebutkan tenaga kesehatan dan pejabat layak disuntik secara gratis. Masyarakat miskin membayar setengah dari harga, sedangkan warga mampu membayar penuh.

Para karyawan di bagian fasilitas produksi vaksin Covid-19 di Bio Farma di tengah pandemi virus corona di Bandung, Jawa Barat, 4 Agustus 2020. (Foto: Antara Foto/Dhemas Reviyanto via Reuters)

Tri mengingatkan pemberian vaksin Covid-19 tidak boleh sekali saja, tapi mesti diulang karena vaksin memberikan kekebalan jangka pendek terhadap virus.

"Saya yakin pemberian vaksin nggak hanya satu tahun, harusnya dua tahun atau tiga tahun agar kita bebas dari penyakit Covid," ujar Tri.

Untuk penyuntikan vaksin terhadap 180 juta rakyat Indonesia, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 21,8 triliun untuk berbelanja vaksin Covid-19. Dari anggaran tersebut, Rp 3,8 triliun dialokasikan untuk di tahun ini dan Rp 18 triliun untuk 2021.

Dengan dua dosis per orang, maka dibutuhkan 360 juta dosis vaksin Covid-19. Tenaga kesehatan, tentara, polisi, dan masyarakat miskin akan mendapat giliran pertama diimunisasi vaksin Covid-19.

Menurut Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 Erick Thohir, pemerintah akan memberikan priorotas vaksin gratis bagi 93 juta orang penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, vaksin gratis juga akan diprioritas kepada 1,5 juta tenaga medis termasuk dari unsir TNI dan Polri. [fw/em]