Amerika Serikat harus menggunakan “segala yang tersedia untuk dimiliki” untuk mengalahkan China, kata seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS pada Senin (11/3), sewaktu pemerintahan Biden mengungkap rancangan rencana anggarannya untuk tahun fiskal 2025.
Rancangan tersebut mencakup 4 miliar dolar AS selama lima tahun dalam pendanaan wajib untuk upaya tersebut, termasuk 2 miliar dolar AS untuk menyediakan dana infrastruktur internasional baru, untuk memberikan alternatif yang kredibel dan andal bagi pendanaan infrastruktur China. Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen dan Sumber Daya, Rich Verma mengatakan itu dalam konferensi pers.
Sebanyak 2 miliar dolar AS lainnya, dialokasikan untuk “investasi inovatif” guna membantu negara-negara Indo-Pasifik melawan “upaya predator”, ungkapnya. Dia juga menambahkan bahwa itu akan mencakup upaya untuk meningkatkan tata kelola dan supremasi hukum.
Departemen Luar Negeri juga meminta dana diskresioner terpisah sebesar 4 miliar dolar AS, untuk mencukupi pos bantuan asing dan keterlibatan diplomatik di wilayah tersebut.
Upaya AS untuk mendanai infrastruktur di negara-negara berkembang telah lama dikerdilkan oleh program Inisiatif Sabuk dan Jalan China, sebuah proyek sepanjang 10 tahun untuk membangun infrastruktur dan jaringan energi yang menghubungkan Asia dengan Afrika dan Eropa melalui rute darat dan laut.
Menurut sebuah laporan dari para peneliti AS November lalu, lembaga keuangan China meminjamkan 1,34 triliun dolar AS ke negara-negara berkembang sejak 2000 hingga 2021.
“Kita harus menggunakan segala yang tersedia yang dapat dimiliki untuk mengalahkan China, sedapat mungkin,” ungkap Verma.
Dia mengatakan rancangan anggaran untuk tahun fiskal 2025 akan memungkinkan AS “terus berinvestasi dalam fondasi kekuatan kita di dalam negeri, menyelaraskan dengan mitra yang berpandangan serupa untuk memperkuat kepentingan bersama kita dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh China, dan memanfaatkan aset-aset itu untuk bersaing dengan China dan mempertahankan kepentingan kita."
Verma mengatakan dana infrastruktur akan mendukung “proyek infrastruktur yang transformatif, berkualitas dan berkelanjutan.”
Pada KTT G20 tahun 2023 di India, para pejabat AS mengatakan bahwa Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri India Narendra Modi, menjadi tuan rumah bersama sekelompok pemimpin G20 untuk mempercepat investasi dalam proyek infrastruktur berkualitas tinggi dan pengembangan koridor ekonomi melalui Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGI).
Ini terjadi setelah para pemimpin negara-negara Barat dalam Kelompok Tujuh berjanji pada 2022, untuk mengumpulkan 600 miliar dolar AS dana swasta dan publik selama lima tahun, untuk membiayai infrastruktur yang dibutuhkan di negara-negara berkembang dan melawan proyek Sabuk dan Jalan.
Pembiayaan luar negeri telah mendekatkan Beijing dengan negara-negara berkembang, meski menuai kritik dari Barat dan beberapa negara penerima, termasuk Sri Lanka dan Zambia, bahwa proyek-proyek infrastruktur yang didanai China ini, membebani mereka dengan utang yang tidak dapat mereka bayar. [ns/ab]