Dewan HAM PBB Bahas Pelanggaran Luas HAM di Ukraina Timur

Warga memeriksa rumahnya di Donetsk, Ukraina timur yang hancur akibat serangan artileri bulan lalu. Konflik di Ukraina timur telah memasuki tahun keenam.

Laporan PBB mengenai pelanggaran luas hak asasi manusia di wilayah separatis yang didukung Rusia di Ukraina timur dan di semenanjung Krimea yang dianeksasi Rusia telah memicu perdebatan sengit di dewan hak asasi manusia (HAM) PBB.

Konflik yang terus berlangsung antara pemberontak yang didukung Rusia dan pemerintah Ukraina di Ukraina timur, Donetsk dan Luhansk memasuki tahun keenam.

Deputi Komisaris Tinggi HAM PBB, Kate Gilmore mengatakan 5 juta orang terimbas langsung oleh permusuhan yang sedang berlangsung di sepanjang garis kontak, daerah yang memisahkan dua pasukan yang berperang.

BACA JUGA: Putin Siap Lakukan Pembicaraan dengan Presiden Ukraina

Dalam tahun 2019 ini, ia mengatakan 13 orang telah tewas dan 78 lainnya terluka. Gilmore mengatakan warga di daerah yang dikuasai pemberontak juga mengalami kemiskinan ekstrem karena tidak menerima pensiun mereka dari pemerintah di Kyiv. Ia mengecam otoritas yang memproklamirkan diri di Ukraina timur karena menolak memberi akses para pemantau HAM bertemu tahanan.

Ia mengatakan banyak yang mengalami penyiksaan. Ia juga menuduh Federasi Rusia melakukan pelanggaran HAM dan hukum kemanusiaan internasional di Krimea, yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia pada Maret 2014.

“Mereka yang mengecam pendudukan atau secara luas mendukung hak asasi manusia diintimidasi, bahkan dipenjara. Warga Tatar Krimea telah menjadi sasaran penangkapan, hukuman karena berafiliasi dengan kelompok-kelompok Muslim yang dinyatakan sebagai "organisasi ekstrimis" di bawah hukum Rusia," kata Gilmore.

Menyusul pernyataan Gilmore, Duta Besar Ukraina untuk PBB di Jenewa, Yuri Klymenko mengecam pencaplokan Krimea oleh Rusia. Dia menuduh Kremlin melanggar hukum kemanusiaan internasional dengan mendukung separatis di wilayah Donbass di Ukraina timur.

"Pendudukan sementara wilayah Donetsk, Luhansk serta di Krimea, Rusia memaksakan kewarganegaraannya pada penduduk setempat, karenanya melanggar norma-norma hukum kemanusiaan internasional dan kedaulatan Ukraina. Rusia tidak datang ke Donbass untuk melindungi siapa pun. Rusia, sebagai Negara agresor datang untuk membunuh," kecam Klymenko.

Kecaman Ukraina itu tidak disambut baik oleh perwakilan Rusia di dewan. Wakil Dutabesar pada misi Rusia untuk PBB di Jenewa, Kristina Sukacheva, mencibir upaya Ukraina untuk menyalahkan Rusia atas semua pelanggaran di Donbass dan Krimea. Ia menyebut tuduhan-tuduhan ini tidak berdasar dan lucu. (my/jm)