Dewan Keamanan PBB membahas perubahan dalam mandat misi untuk melindungi warga sipil di Kongo, Senin (30/7).
Dewan Keamanan PBB akan membahas misi PBB di Republik Demokrasi Kongo, sementara para pejabat dari negara itu meminta perubahan dalam mandat misi itu untuk mengejar gerombolan gerombolan bersenjata di bagian timur laut negara itu.
Rapat Dewan Keamanan hari Senin diadakan beberapa hari setelah Dewan Keamanan memperpanjang misi MONUSCO untuk melindungi kaum sipil satu tahun lagi.
Menteri Penerangan Republik Demokrasi Kongo, Lambert Mende, mengatakan kepada VOA bahwa pemerintah menghendaki Dewan Keamanan bertindak dengan cepat.
Mende juga menolak bantahan negara tetangga Rwanda mengenai laporan PBB yang mengaitkan Kigali dengan pemberontakan di bagian timur Republik Demokrasi Kongo.
Kelompok Pakar PBB menyerahkan laporan terkait Rwanda kepada Dewan Keamanan bulan Juni. Laporan itu mengemukakan bukti bahwa Rwanda sedang menyediakan senjata dan merekrut anggota pasukan bagi M23, satu kelompok bekas tentara yang membelot dari tentara Kongo sebelumnya tahun ini.
Rapat Dewan Keamanan hari Senin diadakan beberapa hari setelah Dewan Keamanan memperpanjang misi MONUSCO untuk melindungi kaum sipil satu tahun lagi.
Menteri Penerangan Republik Demokrasi Kongo, Lambert Mende, mengatakan kepada VOA bahwa pemerintah menghendaki Dewan Keamanan bertindak dengan cepat.
Mende juga menolak bantahan negara tetangga Rwanda mengenai laporan PBB yang mengaitkan Kigali dengan pemberontakan di bagian timur Republik Demokrasi Kongo.
Kelompok Pakar PBB menyerahkan laporan terkait Rwanda kepada Dewan Keamanan bulan Juni. Laporan itu mengemukakan bukti bahwa Rwanda sedang menyediakan senjata dan merekrut anggota pasukan bagi M23, satu kelompok bekas tentara yang membelot dari tentara Kongo sebelumnya tahun ini.