Ekuador, Jepang, Malta, Mozambik dan Swiss menerima sambutan resmi di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (3/1), memulai masa jabatan dua tahun yang mereka menangkan pada Juni lalu.
Dalam tradisi yang dimulai oleh Kazakhstan pada tahun 2018, duta besar kelima negara itu memasang bendera nasional mereka pada hari Selasa bersama bendera para anggota lainnya di luar ruang dewan.
Duta Besar Mozambik Pedro Comissário Afonso menyebut ini sebagai “tanggal bersejarah” dan Duta Besar Swiss Pascale Baeriswyl mengatakan ia merasakan “kerendahan hati dan tanggung jawab yang mendalam” sewaktu negara mereka untuk pertama kalinya menjadi anggota badan paling berpengaruh di PBB itu. Malta bergabung untuk kedua kalinya, Ekuador yang keempat kali dan Jepang mencatat rekor 12 kali.
China, Prancis, Rusia, Inggris dan AS adalah anggota tetap Dewan yang memiliki hak veto. Sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Majelis Umum beranggotakan 193 negara untuk masa jabatan dua tahun. Keanggotaan itu dialokasikan berdasarkan wilayah global.
Bagi banyak negara, memenangkan kursi di Dewan dianggap sebagai pencapaian diplomatik terhormat yang dapat meningkatkan profil global negara bersangkutan dan memberi negara-negara kecil suara yang lebih besar dalam berbagai isu perdamaian dan keamanan internasional penting terkini.
Dewan menyetujui pengerahan misi penjaga perdamaian, dapat menyetujui sanksi dan berbicara tegas – kadang-kadang – dalam konflik dan masalah rawan lainnya, sambil juga mensurvei isu-isu tertentu seperti terorisme dan pengendalian senjata. Meskipun banyak isu yang selalu ada dalam agenda, para anggota Dewan juga dapat menggunakan platform ini untuk menyoroti masalah atau topik tertentu yang terkait dengan kepentingan mereka.
BACA JUGA: Sekjen PBB Serukan Perdamaian untuk Tahun Baru 2023Negara-negara kerap berkampanye untuk menjadi anggota Dewan selama bertahun-tahun. Sekitar 60 negara belum pernah menjadi anggotanya sejak Dewan dibentuk pada tahun 1946.
Lima negara ini menggantikan India, Irlandia, Kenya, Meksiko dan Norwegia, yang masa jabatan mereka berakhir pada 31 Desember lalu.
Anggota tidak tetap lainnya sekarang ini adalah Albania, Brasil, Gabon, Ghana dan Uni Emirat Arab. [uh/ab]