Dewan Militer Transisi Sudan dan koalisi para pemimpin protes memprakarsai perjanjian pembagian kekuasaan pada hari Minggu (4/8).
Perjanjian tersebut dibuat menyusul demonstrasi besar-besaran selama berbulan-bulan yang pertama kali meletus pada bulan Desember karena tingginya harga bahan bakar, dan akhirnya berkembang menjadi tuntutan agar Presiden Omar al-Bashir yang otoriter mundur.
Militer secara paksa melengserkan al-Bashir dari kekuasaan pada bulan April, tetapi para demonstran meneruskan protes yang menyerukan demokrasi setelah 30 tahun pemerintahan al-Bashir yang bertangan besi.
BACA JUGA: Kesepakatan Pembagian Kekuasaan Ditandatangani di SudanDewan transisi dan para pemimpin oposisi sepakat untuk membentuk pemerintahan transisi pada bulan Juli setelah berlangsung tiga bulan protes keras yang menewaskan ratusan demonstran pro-demokrasi. Kedua faksi akan secara resmi menandatangani deklarasi konstitusional pada tanggal 17 Agustus.
Hari berikutnya, komposisi dewan kedaulatan yang akan menjalankan roda pemerintahan selama tiga tahun menjelang pemilihan umum akan diumumkan.
Pada tanggal 20 Agustus, perdana menteri akan ditunjuk dan delapan hari kemudian para menteri kabinet akan diumumkan. [lt/ab]