Mantan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou hari Senin (27/3) tiba di kota Shanghai, menjadikannya sebagai presiden atau mantan presiden pertama Taiwan yang mengunjungi China Daratan sejak berakhirnya perang saudara tahun 1949.
Lawatan itu dilakukan ketika hubungan antar kedua pihak memburuk ke tingkat terburuk dalam beberapa dasawarsa, di bawah Presiden Tsai Ing-wen, yang sangat kontras dengan saat Ma Ying-jeou menjabat. Pada tahun 2008-2016, Ma mempererat hubungan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya antar kedua pihak.
BACA JUGA: Mantan Pemimpin Taiwan Ma Memulai Kunjungan ke ChinaBerbicara kepada wartawan sebelum meninggalkan Taiwan, pemimpin berusia 73 tahun yang melakukan perjalanan bersama empat saudara perempuannya dan sekitar 30 siswa Ma Ying-jeou Foundation, mengatakan perjalanan itu tidak hanya untuk memberi penghormatan secara langsung di makam leluhurya di China, tetapi juga untuk membangun perdamaian.
“Selain akan memberi persembahan bagi para leluhur saya, saya juga membawa sejumlah mahasiswa Taiwan untuk tukar pikiran dan berharap dapat memperbaiki suasana lintas selat saat ini lewat semangat dan interaksi anak-anak muda ini, sehingga perdamaian akan lebih cepat terwujud,” ujarnya.
Mantan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou (tengah) melambai kepada massa saat tiba di bandara di Shanghai, China Senin (27/3).
Sebagai isyarat bahwa Beijing menilai kunjungan Ma itu sebagai suatu hal yang signifikan meskipun ia tidak lagi memegang posisi apapun di pemerintahan maupun di Partai Kuomintang KMT, pejabat-pejabat tinggi China menyambutnya di bandara Shanghai. Di antaranya adalah Wakil Direktur Kantor Urusan Taiwan di China dan Sekjen Komite Tetap Partai Komunis Shanghai.
Ma dan delegasinya dijadwalkan untuk melakukan diskusi dengan para mahasiswa China dan kemungkinan juga akan bertemu beberapa pejabat China.
Perjalanan Ma ini dilakukan ketika hubungan di antara keduanya mencapai tingkat yang berbahaya. China telah membatalkan pariwisata dan pertukaran kelompok apapun dengan Taiwan setelah Tsai menjabat tahun 2016, dan menolak perjanjian kompromi yang dikenal sebagai Konsensus 1992. [em/jm]