Sirkus lumba-lumba yang ada di areal parkir Pasar Raya MMTC Medan, Sumatera Utara (Sumut), dikecam keras oleh sejumlah aktivis perlindungan satwa yang dilindungi. Salah seorang aktivis satwa dan lingkungan, Manohara Odelia Pinot dari Jakarta Animal Aid Network (JAAN), mengatakan sirkus lumba-lumba yang dilakukan di Medan bukan sebuah edukasi melainkan eksploitasi terhadap satwa liar dan dilindungi.
"Sirkus lumba-lumba ini eksploitasi bukan edukasi seperti yang mereka klaim. Sirkus lumba-lumba di dunia sudah dihentikan semua, hanya sisa di Indonesia. Lumba-lumba itu adalah hewan liar yang dilindungi oleh negara ditangkap dari laut lepas lalu diekploitasi untuk sirkus-sirkus keliling seperti ini," kata Manohara di Medan, Sabtu (22/6).
Manohara yang sempat menyaksikan sirkus lumba-lumba tersebut sangat prihatin terhadap kondisi mamalia tersebut. Dia menuturkan, untuk mendapatkan makan para lumba-lumba tersebut harus terlebih dahulu melakukan atraksi.
Aktivis satwa dan Lingkungan, Manohara Odelia Pinot saat melakukan penolakan terhadap sirkus lumba-lumba di Medan, Sabtu (22/6) (foto: VOA/Anugrah Andriansyah)
"Di laut lepas makan sampai 20 kilogram ikan per hari. Di sini mereka hanya diberi potongan ikan busuk supaya melakukan atraksi tersebut jadi lumba-lumba itu kelaparan. Kalau lihat di dalam, sebelum sirkus dimulai mereka sudah minta makanan di depan pelatihnya. Mereka melakukan atraksi supaya bisa makan," ungkapnya.
Bukan hanya itu saja, Manohara juga menyayangkan sejumlah pihak yang memberikan izin sirkus lumba-lumba tersebut. Padahal, di belahan dunia lainnya sirkus lumba-lumba sudah dilarang karena lebih condong ke eksploitasi daripada edukasi atau konservasi.
"Tapi yang jelas ini melanggar karena hewan liar itu tidak boleh diambil dari habitatnya. Harapan saya supaya mereka bisa benar-benar ini dihentikan. Hentikan penyiksaan terhadap lumba-lumba karena mereka adalah hewan yang dilindungi di Indonesia dan kita harus lakukan konservasi bukan dieksploitasi seperti ini," tegasnya.
WALHI Sumut : Sirkus Lumba-Lumba Hanya Bertujuan Mendapat Keuntungan
Hal serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara, Dana Tarigan. Menurutnya, sirkus yang melibatkan satwa seperti itu bukan tontonan edukasi. Sirkus itu hanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan satwa-satwa sebagai objeknya.
"Kami sudah sejak lama bilang itu bukan tontonan yang mengedukasi sebenarnya. Prosesnya itu banyak penyiksaan. Walaupun mereka bilang itu edukasi untuk masyarakat tapi intinya itu bertujuan mengambil keuntungan dari yang melakukan sirkus tersebut tanpa memikirkan kaidah konservasinya. Biarkan saja mereka tetap hidup di laut, dan tak perlu dilatih. Kalau mau edukasi pergi ke laut untuk melihatnya. Bukan habitat mereka itu untuk dipertontonkan," ucap Dana kepada VOA.
WALHI Sumut heran dengan masih maraknya sirkus yang melibatkan satwa dilindungi. Dana menuding konservasi yang kerap digaungkan hanya jargon semata karena masih ada pihak yang melegalkan kegiatan seperti itu.
"Indonesia kelihatannya saja masih mau memandang konservasi itu dengan baik. Padahal dalam implementasinya sama sekali tidak. Melindunginya saja hanya jargon, bagaimana lagi dengan kegiatan-kegiatan yang dilegalkan seperti itu dan dianggap tontonan wajar. Padahal itu bukan tontonan wajar. Kepada lembaga-lembaga konservasi di Indonesia tolong bertindak. Jangan pernah biarkan hal seperti itu. Edukasi ada di tangan lembaga pemerintah seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bukan di tempat sirkus yang mencari keuntungan," kata Dana.
BBKSDA Tak Tahu Menahu Soal Ijin Sirkus Lumba-Lumba
Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut, Hotmauli Sianturi mengatakan kepada VOA bahwa pihaknya tidak tahu-menahu soal izin sirkus lumba-lumba tersebut. Menurutnya, izin itu bukan dikeluarkan oleh pihak BBKSDA Sumut, tapi dari pihak lain. Namun ia tidak merinci siapa pihak yang dimaksudkannya.
"Mereka dapat izin dari Jakarta untuk atraksi. Memang ada izin mereka dari Jakarta, bukan kami BKSDA setempat yang beri izin itu," pungkas Hotmauli. [aa/em]