Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyatakan mendukung pemerintah persatuan baru Libya yang disepakati pekan lalu dan mendesak semua anggota PBB agar mendukung penuh kesepakatan tersebut.
Dewan Keamanan juga mendesak PBB agar mendorong pelaksanaan kesepakatan itu sepenuhnya.
"Kami menyambut baik proses yang sekarang sedang berlangsung untuk membentuk Pemerintah Persatuan Nasional dalam beberapa pekan mendatang dan kami meminta Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk melanjutkan upaya-upayanya untuk mencapai kemajuan hingga tuntas," kata Matthew Rycroft, Wakil Tetap Inggris untuk PBB.
Resolusi yang disponsori Inggris itu menyerukan Dewan Kepresidenan Libya yang baru agar melaksanakan rencana membentuk pemerintah persatuan baru dalam waktu 30 hari, sambil melakukan pengaturan bagi keamanannya sendiri.
"Jangan berkhayal. Pemerintah yang baru akan dengan segera menghadapi ujian dari semua yang ingin merongrong proses ini dan bagi para pengacau, kami ingin katakan bahwa sekaranglah saatnya mendukung perkembangan positif ini. Tetapi jika mereka terus menghalangi tercapainya kemajuan, Dewan akan dengan segera mengambil tindakan yang pantas," ungkap Francois Delattre, Wakil Tetap Perancis untuk PBB.
Duta Besar Libya untuk PBB, Ibrahim Dabbashi, menghendaki PBB untuk melonggarkan embargo senjatanya terhadap Libya, agar negaranya dapat membela diri dari ISIS tanpa perlu serangan udara yang didukung Barat.
Dewan Keamanan mengecam seluruh tindak terorisme di Libya yang dilancarkan ISIS dan para pendukungnya, dan menyatakan keprihatinan mengenai situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Libya.
Dewan juga meminta pemerintah baru agar melibatkan partisipasi penuh kaum perempuan dalam semua keputusan, sementara Libya mengubah diri menjadi negara demokrasi.
Pemerintah baru akan mempersatukan pemerintah Islamis di Tripoli dan pemerintah yang diakui masyarakat internasional di Tobruk, kota di bagian timur Libya.
Anggota parlemen Faez Saraj dari faksi Tripoli akan menjadi perdana menteri baru. Ia akan memimpin dewan pemerintah beranggotakan sembilan orang dan satu dewan kepresidenan dengan menteri-menteri yang berasal dari kedua pemerintah yang saling bersaing.
Libya dilanda kekacauan dan instabilitas politik sejak diktator yang telah lama berkuasa, Moammar Gadhafi, digulingkan dan dibunuh pada tahun 2011.
Ketidakstabilan dan pertempuran yang tak kunjung henti untuk memperebutkan kekuasaan oleh banyak suku dan faksi telah menghancurkan ekonomi Libya dan menyebabkan industri minyak negara itu hampir terhenti. [uh/ab]