DK PBB hari Rabu (23/12) secara bulat memberikan dukungannya kepada pemerintah persatuan Libya yang baru yang disepakati minggu lalu dan mendesak semua anggota PBB untuk mendukung sepenuhnya kesepakatan itu.
Resolusi yang disponsori Inggris itu menyerukan kepada Dewan Kepresidenan Libya yang baru agar melaksanakan rencana membentuk pemerintah baru dalam waktu 30 hari sambil melakukan pengaturan bagi keamanannya sendiri.
Duta besar Libya untuk PBB, Ibrahim Dabbashi, mengatakan kepada Associated Press ia ingin PBB memperlonggar embargo senjatanya terhadap Libya sehingga negaranya bisa membela diri dari ISIS tanpa perlu dukungan serangan udara dari pihak Barat.
DK mengecam semua aksi teror di Libya yang dilancarkan ISIS dan para pendukungnya serta menyampaikan keprihatinan mengenai situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Libya.
DK juga menghimbau kepada pemerintah baru itu untuk melibatkan partisipasi penuh perempuan dalam semua keputusan selagi Libya berubah menjadi demokrasi yang menjanjikan.
Pemerintah persatuan yang baru mempersatukan pemerintah Islamis di Tripoli dan pemerintah yang diakui internasional di bagian timur kota Tobruk.
Anggota parlemen Faez Sarraj dari faksi Tripoli akan menjadi perdana menteri yang baru. Ia akan memimpin dewan pemerintah dengan sembilan anggota dan dewan kepresidenan dengan para menteri dari kedua pemerintah yang bersaing.
Libya dilanda kekacauan dan masalah politik sejak diktator Moammmar Ghadafi yang lama berkuasa disingkirkan dan dibunuh tahun 2011.
Ketidak stabilan dan pertempuran yang tidak kenal henti untuk merebutkan kekuasaan oleh sejumlah suku dan faksi telah menghancurkan ekonomi Libya dan menyebabkan industri minyak hampir terhenti. [my/jm]
