DPR AS Resmi Makzulkan Presiden Trump Lagi

Ketua DPR AS Nancy Pelosi memimpin sidang pemungutan suara di DPR AS untuk memakzulkan Presiden Donald Trump di Gedung Capitol, Rabu (13/1).

DPR AS pada hari Rabu (13/1) dengan suara 232-197 resmi memakzulkan Presiden Donald Trump dan menjadikannya presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali. Trump dimakzulkan dalam sidang yang berlangsung tepat satu minggu setelah massa pendukungnya menyerbu gedung Kongres.

Sebanyak 232 anggota DPR AS, yang mayoritas dikuasai oleh Partai Demokrat, setuju untuk memakzulkan Presiden Trump. Sepuluh di antaranya adalah dari Partai Republik, sementara 197 anggota DPR partai Republik lainnya menolak.

BACA JUGA: Untuk Kedua Kalinya, DPR AS Makzulkan Trump

Fraksi Demokrat di bawah pimpinan Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan Trump akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional, demokrasi dan Konstitusi AS, jika dibiarkan menjabat hingga periode kepresidenannya berakhir.

Proses pemakzulan selanjutnya akan beralih ke Senat AS, untuk memutuskan apakah Trump akan dijatuhi hukuman atau dibebaskan.

Tahun lalu, Trump dibebaskan dari pemakzulan oleh Senat dan kini ia terancam dimakzulkan lagi setelah presiden terpilih Joe Biden dilantik Rabu depan (20/1). Dua pertiga suara di Senat dibutuhkan untuk memakzulkan Trump, dan bila dimakzulkan, Trump tidak akan bisa menduduki jabatan publik lagi.

Sidang pemakzulan berlangsung satu minggu setelah perusuh menyerbu Gedung Capitol, simbol demokrasi Amerika, ketika para legislator mengadakan sidang untuk mengesahkan kemenangan Biden pada Pilpres pada 3 November lalu.

Massa pendukung Trump menyerbu ke beberapa ruangan kongres dan merusaknya, menyerakkan dokumen-dokumen pemerintah dan bentrok dengan polisi. Lima orang meninggal akibat penyerbuan itu, tiga orang di antaranya meninggal dalam perawatan medis, satu orang meninggal akibat tertembak polisi, dan seorang polisi tewas yang oleh pihak berwenang sedang diselidiki sebagai kasus pembunuhan.

Presiden AS Donald Trump belum menanggapi hasil pemungutan suara di DPR yang memakzulkannya, Rabu (13/1).

Trump tidak langsung mengeluarkan pernyataan mengenai hasil pemungutan suara di DPR yang memutuskan untuk memakzulkannya. Namun, ia mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar “tidak ada kekerasan, pelanggaran hukum, perusakan dalam bentuk apapun. Ini bukan yang saya perjuangkan, dan ini bukan yang diperjuangkan Amerika. Saya minta semua warga tenang.”

Ketika sidang pemakzulan dimulai, Ketua DPR Nancy Pelosi, sebut Trump sebagai ancaman bagi “kebebasan, kedaulatan dan penegakan hukum.”

Namun, pendukung setia Trump, Jim Jordan, anggota Kongres Partai Republik dari Kota Ohio, mengatakan pemakzulan “tidak akan mempersatukan negara ini. Ini politik.” Partai Demokrat, katanya, “ingin menyingkirkan Presiden."

Partai Demokrat yang merupakan mayoritas di DPR punya cukup suara untuk memakzulkan Trump seminggu sebelum periode kepemimpinannya berakhir pada 20 Januari dan Biden, yang merupakan tokoh politik di Washington selama hampir 50 tahun, akan dilantik sebagai pemimpin baru Amerika.

Liz Cheney, anggota DPR Partai Republik yang mendukung pemakzulan Trump

Namun, 10 anggota DPR dari Partai Repubik, termasuk Liz Cheney dari Wyoming, ikut mendukung Partai Demokrat untuk memakzulkan Trump. Ia mengatakan, “Tidak pernah ada penghianatan lebih besar” yang pernah dilakukan oleh presiden Amerika.

DPR, tanpa dukungan suara dari Partai Republik, memakzulkan Trump pada akhir 2019 untuk meminta Ukraina menggali informasi negatif mengenai Biden sebelum pemilu AS pada bulan November lalu. Namun, ia dibebaskan dari segala tuduhan pada bulan Februari setelah sidang pemakzulan di Senat yang berlangsung selama 20 hari.

Biden menang pemilu dan akan dilantik menjadi presiden pada Rabu (20/1) pekan depan. Kongres pada Kamis (6/1) lalu telah mengesahkan hasil pemilu, setelah pendukung Trump yang menyerbu Gedung Capitol sempat menghambat proses pengesahan itu selama berjam-jam.

Anggota DPR AS Jim McGovern (foto: dok)

Sementara DPR mendiskusikan proses pemakzulan, anggota Kongres yang mewakili negara bagian Massachusetts dari Partai Demokrat Jim McGovern mengatakan diskusi berlangsung di “lokasi terjadinya kerusuhan”, yaitu di ruangan DPR yang diduduki oleh perusuh sebelum mereka diamankan oleh polisi.

“Kita tidak akan berada di sini kalau bukan karena Presiden Amerika,” kata McGovern, dan menambahkan bahwa “penyebab kekacauan ini tinggal di 1600 Pennsylvania Ave.,” merujuk pada alamat Gedung Putih.

Dalam sebuah reli minggu lalu, Trump mendorong pendukungnya untuk menuju Gedung Capitol dan “berjuang” untuk membalikkan kekalahannya.

Pemimpin mayoritas di DPR AS Steny Hoyer (anggota DPR dari Partai Demokrat) mengatakan Trump “telah mempermalukan kepresidenan dan membuat kekacauan” dan “memanfaatkan kebencian.”

Anggota DPR Partai Republik, Tom Cole

Namun, anggota Kongres Tom Cole dari Partai Republik yang mewakili negara bagian Oklahoma, menentang pemakzulan Trump, dan mengatakan, “Saya tidak bisa membayangkan ada hal lain yang lebih memecah belah bangsa kita selain langkah yang diambil anggota DPR dari fraksi mayoritas (Fraksi Demokrat). Alih-alih menyambut pemerintahan baru, fraksi mayoritas sekali lagi berusaha ingin menjatuhkan pemerintahan lama.”

Anggota Kongres dari Partai Republik yang mewakili negara bagian Missouri, mengatakan, “Ayo kita utamakan kepentingan rakyat, daripada politik. Ini proses pemakzulan yang ceroboh.”

Pemimpin Partai Republik di DPR AS Kevin McCarthy menentang pemakzulan Trump, Rabu (13/1).

Pemimpin Partai Republik di DPR AS Kevin McCarthy, yang adalah sekutu dekat Trump, “Pemakzulan yang terjadi di saat seperti ini justru akan memecah-belah persatuan negara.” Tapi ia juga mengatakan tidak akan menekan anggota separtainya untuk menolak pemakzulan jika mereka memilih setuju.

Dalam kunjungannya ke perbatasan AS-Meksiko, Selasa (12/1), Trump mengatakan proses pemakzulannya “menyebabkan kemarahan besar dan perpecahan serta kepedihan yang luar biasa (di kalangan pendukung Trump, red.), yang sangat berbahaya bagi Amerika, khususnya di saat yang genting ini.”

Ia mendorong “perdamaian dan ketenangan” dan mengatakan “ini saatnya untuk penegakan hukum.”

Dalam sebuah video minggu lalu, Trump mengatakan kepada pendukungnya, “Kami mencintaimu, kalian sangat spesial,” tetapi tidak mau menjawab pertanyaan dari wartawan dalam kunjungannya ke perbatasan AS-Meksiko tersebut.

Tidak jelas apakah pemimpin DPR akan segera mengirimkan resolusi pemakzulan ke Senat, karena masa kepresidenan Trump akan berakhir dalam seminggu.

Resolusi pemakzulan di DPR AS menyebutkan tuduhan Trump yang tidak berdasar bahwa ia dicurangi dalam pemilu, tekanan yang ia lancarkan kepada pejabat pemilu di negara bagian Georgia untuk “menemukan” lebih dari 11.000 suara untuk mengalahkan Biden di negara bagian tersebut, dan pernyataan-pernyataan di reli pada hari Rabu lalu (6/1) yang mendorong ribuan pendukungnya untuk menuju Gedung Capitol dan mendesak para legislator agar mengubah hasil pemilu.

Biden mengatakan ia “berharap” Senat bisa melangsungkan sidang pemakzulan dan mengesahkan anggota kabinetnya setelah ia memulai jabatannya, dan juga menyetujui bantuan ekonomi untuk mengatasi pandemi virus corona.

BACA JUGA: PBB Berharap Pelantikan Biden Bebas Kekerasan

Biden juga menekankan, “Sangat penting untuk mengutamakan penangkapan orang-orang yang terlibat dalam aksi makar dan membahayakan keselamatan umum serta merusak fasilitas umum.”

Puluhan perusuh telah ditangkap, dan otoritas federal sedang melakukan investigasi terhadap perusuh lainnya, serta menelusuri video-video di Gedung Capitol dan juga video-video di media sosial yang mereka pasang sendiri, untuk mengidentifikasi para pelaku kerusuhan tersebut. [dw/pp]