DPR Minta Pemerintah Tunda Penerapan Kartu Prakerja

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengusulkan kepada pemerintah untuk menunda terlebih dahulu program Prakerja ini di tengah wabah corona. Ia beralasan masyarakat lebih membutuhkan bahan pangan ketimbang pelatihan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. (Foto: DPR RI)

Netty juga meragukan program pelatihan ini dapat menjadi solusi bagi pengangguran dan orang yang mengalami PHK akibat wabah corona.

"Kita bicara soal waktu. Jangan sampai kemudian program yang menghabiskan anggaran cukup besar ini, pendekatannya seperti business as usual, uangnya habis tapi tidak menuntaskan persoalan," jelas Netty.

Netty berharap pemerintah dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan untuk kartu Prakerja ini. Sebab, kata dia, Komisi IX belum mendapat penjelasan yang detail terkait program ini.

KSP: DPR Bisa Panggil Pemerintah

Menanggapi itu, Tenaga Ahli Utama Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan, desain awal program Kartu Prakerja bukanlah pelatihan secara online, melainkan pelatihan langsung. Di samping itu, program ini juga sudah disesuaikan pemerintah sebagai jaring pengaman sosial bagi warga terdampak corona. Karena itu, menurutnya program ini akan dikembalikan seperti semula jika nantinya wabah corona sudah berakhir.

Tangkapan layar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono saat beriskusi online soal kartu Prakerja.

"Menunda adalah salah satu pilihan. Pilihan lainnya adalah mengubah desain dan itu yang diambil pemerintah. Kalau DPR merasa perubahan desain itu tidak cukup ya panggil saja pemerintah," tutur Edy Priyono.

Edy menjelaskan jasa pelatihan program Kartu Prakerja berkisar antara Rp200 ribu per paket. Menurutnya, DPR dapat memanggil pemerintah melalui Pelaksana Program Kartu Prakerja jika menganggap jasa pelatihan terlalu mahal.

Program Kartu Prakerja

Kartu Prakerja merupakan program yang menyasar WNI berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang mengeyam pendidikan formal. Program kartu prakerja ditujukan kepada angkatan kerja dan kini diperluas kepada pekerja atau pelaku usaha mikro kecil yang terdampak COVID-19.

Peserta yang mengikuti program Kartu Prakerja akan mendapat insentif per bulan sebesar Rp600 ribu selama empat bulan dan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta yang telah dipilih peserta.

DPR Minta Pemerintah Tunda Penerapan Kartu Prakerja

Di samping itu, ada juga biaya survei sebesar Rp150 ribu sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program. Dengan demikian nilai total manfaat kartu Prakerja sebesar Rp3.550.000 per orang yang diberikan satu kali.

Menurut Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, insentif itu akan ditransfer kepada peserta yang menuntaskan pelatihan. Tranfer dilakukan melalui rekening bank atau rekening dompet elektronik seperti OVO, Link Aja, atau GoPay. [sm/em]