Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, hari Minggu (19/4), menyampaikan tantangan kepada staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara untuk melakukan debat terbuka tentang berbagai isu dan kebijakan pada masa perebakan virus corona.
Lewat akun Instagram @bhimayudhistira, Bhima mengatakan “milenial adalah generasi yang diharapkan membawa perubahan, berani melawan arus, tidak berada dalam lingkungan oligarki. Oleh karena itu publik ingin melihat gagasan apa yang bisa ditawarkan milenial di tengah pandemi ini. Ini undangan debat terbuka sesama milenial dalam membangun kesadaran intelektual.”
Terkait dengan undangan tersebut, Bhima berharap Belva mau memenuhi tantangannya itu.
Dihubungi melalui telepon, Bhima mengatakan ingin menanyakan langsung konsep Belva tentang Kartu Pra Kerja dan konflik kepentingan dalam beberapa kebijakan yang digulirkan pada saat perebakan virus corona ini.
“Saya melihat belum ada gagasan dari milenial di Istana. Bahkan soal kartu pra kerja yang salah sasaran saja, tidak ada kritik dari stafus milenial," ujar Bhima pada VOA.
"Justru yang ada malah konflik kepentingan. Nama baik milenial dipertaruhkan. Di dunia ada Greta Thunberg, ada AOC [Alexandria Ocasio-Cortez.red], dan lain-lain. Kok di Indonesia milenialnya malah abuse of power?” lanjutnya.
Presiden Joko Widodo memperkenalkan tujuh orang Staf Khusus Presiden di veranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 21 November 2019. (Foto: setpres.setneg)
Bhima mengisyaratkan adanya konflik kepentingan dalam penunjukkan Ruangguru dalam kebijakan Kartu Pra Kerja. Belva adalah CEO Ruangguru.
Sebelumnya Belva memang pernah mengatakan siap mundur dari jabatannya jika ada konflik kepentingan dalam penetapan perusahaannya sebagai salah satu mitra resmi pemerintah dalam proses pelatihan peserta Kartu Pra Kerja melalui online.
BACA JUGA: Jokowi Minta Staf Khusus Milenialnya Tidak Di-bullySurat Staf Khusus Lainnya Sempat Buat Kehebohan
Adamas Belva Syah Devara adalah staf khusus milenial kedua yang menjadi sorotan publik setelah Andi Taufan Garuda Putra. Andi membuat kehebohan setelah mengirim surat berkop Sekretariat Kabinet kepada camat di seluruh Indonesia yang berisi seruan untuk mendukung relawan dari perusahaan yang dimilikinya -PT Amartha Mikro Fintek [Amartha]- dalam memberikan pendidikan kepada publik tentang perebakan virus corona.
Sehari setelah surat yang ditantanganinya diketahui publik, Andi memohon maaf dan memberikan klarifikasi. Ia juga menarik surat tersebut. Sebagian pihak menilai permintaan maaf itu cukup, tetapi tidak sedikit yang menuntut agar Presiden Joko Widodo memecat Andi karena menilai tindakannya jelas menunjukkan adanya konflik kepentingan.
BACA JUGA: Pakar Hukum: Jokowi Harus Pecat Stafsus Presiden Andi TaufanDebat Publik Untuk Cerdaskan Publik
“Menurut saya kebijakan-kebijakan ini bentuk abuse of power yang sangat nyata,” ujar Bhima. Ditambahkannya, “sebagian staf khusus ini justru membentuk oligarki baru yang berpotensi menjadi beban bagi presiden.”
Namun Bhima menggarisbawahi bahwa tantangannya mengajak Belva melakukan debat publik adalah “untuk memberikan pencerdasan kepada publik dalam kerangka intelektual. Bukan sekedar debat kusir. Ini khususnya memberikan pengetahuan bagi milenial di Indonesia.”
Bhima berharap Belva menjawab tantangannya. Namun hingga laporan ini disampaikan, upaya VOA menghubungi Belva belum membuahkan hasil. [em/ah]