Filipina diperkirakan akan segera menandatangani perjanjian perdamaian permanen dengan kelompok pemberontak Muslim terbesar di negara itu.
Para pejabat punya waktu sebulan untuk menyusun langkah-langkah bagi wilayah otonomi, yang akan disebut Bangsamoro, di Filipina selatan yang penduduknya mayoritas Muslim. Perjanjian itu akan mengakhiri konflik selama beberapa dasawarsa yang telah menyebabkan 120.000 orang tewas.
Komisi Transisi Bangsamoro harus mengajukan rancangan pertama dari usulan perjanjian tersebut ke Kantor Presiden sebelum tanggal 31 Maret. Setelah itu, usulan tersebut harus diajukan ke Kongres sebelum para legislator reses musim panas.
Komisi Transisi Bangsamoro harus mengajukan rancangan pertama dari usulan perjanjian tersebut ke Kantor Presiden sebelum tanggal 31 Maret. Setelah itu, usulan tersebut harus diajukan ke Kongres sebelum para legislator reses musim panas.
Proses keseluruhan itu memiliki jadwal ketat yang harus diselesaikan tepat waktu untuk pemilu tahun 2016.
Mohagher Iqbal mengepalai komisi transisi itu.
Ia mengatakan, “Pertikaian itu kini sudah bergeser ke arah yang lebih konstruktif dengan melibatkan Kongres dan cabang-cabang pemerintah lainnya untuk menentukan elemen-elemen penting mana dalam perjanjian itu yang akan dijadikan undang-undang. Itu pada dasarnya adalah bentuk keterlibatan baru, yang sebenarnya kurang saya pahami.”
Selama 40 tahun, Iqbal, seorang anggota Front Pembebasan Islam Moro (MILF) melawan pemerintah Filipina demi memperjuangkan hak-hak Muslim supaya bisa menentukan nasibnya sendiri. Lalu dia menjadi kepala juru runding perdamaian lebih dari sepuluh tahun lalu dan kini mengetuai komisi transisi yang terdiri dari bekas-bekas pemberontak, pejabat pemerintah dan masyarakat madani yang akan merancang undang-undang untuk mendirikan wilayah otonomi baru bernama “Bangsamoro.”
Rancangan undang-undang itu akan menetapkan kewenangan dan struktur Bangsamoro. Wilayah baru itu diperkirakan akan memiliki bentuk pemerintahan parlementer dengan kemungkinan mendapat penghasilan sendiri, membentuk sistem penegakan hukum sendiri dan kewenangan lainnya. Pemerintah Filipina tengah akan menangani pertahanan nasional, mata uang dan layanan pos.
Wilayah yang diusulkan itu pada dasarnya menggantikan wilayah otonomi yang sudah ada yang dibentuk berdasarkan perjanjian tahun 1996 yang ditandatangani oleh kelompok pemberontak yang lebih kecil, Front Pembebasan Nasional Moro.
Skenario yang ideal adalah bagi Kongres untuk mengesahkan perjanjian itu pada akhir tahun ini, supaya penduduk di wilayah yang diusulkan itu dapat memutuskan dalam referendum tahun 2015 apakah mereka akan menjadi bagian dari entitas baru itu. Begitu batas-batasnya ditetapkan, mereka akan memilih pemimpin dalam pemilu nasional tahun 2016, pada waktu jabatan Presiden Benigno Aquino berakhir.
Komisi Transisi Bangsamoro harus mengajukan rancangan pertama dari usulan perjanjian tersebut ke Kantor Presiden sebelum tanggal 31 Maret. Setelah itu, usulan tersebut harus diajukan ke Kongres sebelum para legislator reses musim panas.
Komisi Transisi Bangsamoro harus mengajukan rancangan pertama dari usulan perjanjian tersebut ke Kantor Presiden sebelum tanggal 31 Maret. Setelah itu, usulan tersebut harus diajukan ke Kongres sebelum para legislator reses musim panas.
Proses keseluruhan itu memiliki jadwal ketat yang harus diselesaikan tepat waktu untuk pemilu tahun 2016.
Mohagher Iqbal mengepalai komisi transisi itu.
Ia mengatakan, “Pertikaian itu kini sudah bergeser ke arah yang lebih konstruktif dengan melibatkan Kongres dan cabang-cabang pemerintah lainnya untuk menentukan elemen-elemen penting mana dalam perjanjian itu yang akan dijadikan undang-undang. Itu pada dasarnya adalah bentuk keterlibatan baru, yang sebenarnya kurang saya pahami.”
Selama 40 tahun, Iqbal, seorang anggota Front Pembebasan Islam Moro (MILF) melawan pemerintah Filipina demi memperjuangkan hak-hak Muslim supaya bisa menentukan nasibnya sendiri. Lalu dia menjadi kepala juru runding perdamaian lebih dari sepuluh tahun lalu dan kini mengetuai komisi transisi yang terdiri dari bekas-bekas pemberontak, pejabat pemerintah dan masyarakat madani yang akan merancang undang-undang untuk mendirikan wilayah otonomi baru bernama “Bangsamoro.”
Rancangan undang-undang itu akan menetapkan kewenangan dan struktur Bangsamoro. Wilayah baru itu diperkirakan akan memiliki bentuk pemerintahan parlementer dengan kemungkinan mendapat penghasilan sendiri, membentuk sistem penegakan hukum sendiri dan kewenangan lainnya. Pemerintah Filipina tengah akan menangani pertahanan nasional, mata uang dan layanan pos.
Wilayah yang diusulkan itu pada dasarnya menggantikan wilayah otonomi yang sudah ada yang dibentuk berdasarkan perjanjian tahun 1996 yang ditandatangani oleh kelompok pemberontak yang lebih kecil, Front Pembebasan Nasional Moro.
Skenario yang ideal adalah bagi Kongres untuk mengesahkan perjanjian itu pada akhir tahun ini, supaya penduduk di wilayah yang diusulkan itu dapat memutuskan dalam referendum tahun 2015 apakah mereka akan menjadi bagian dari entitas baru itu. Begitu batas-batasnya ditetapkan, mereka akan memilih pemimpin dalam pemilu nasional tahun 2016, pada waktu jabatan Presiden Benigno Aquino berakhir.