Pemerintahan Trump membatalkan rencana untuk memasukkan pertanyaan mengenai kewarganegaraan dalam sensus 2020.
Artinya, Biro Sensus AS bisa mulai mencetak formulir untuk dikirim ke lebih dari 100 juta rumah di Amerika, setelah Trump mempertanyakan, apakah sensus penduduk yang dilakukan setiap satu dasawarsa itu bisa ditunda. Penundaan sensus berarti melanggar hukum federal.
Sensus juga dilakukan untuk membantu mengidentifikasi wilayah atau distrik-distrik bagi pemilihan anggota Kongres dan bagaimana dana federal dialokasikan.
Mahkamah Agung AS, minggu lalu, dengan suara 5 lawan 4 menentang permintaan pemerintah untuk memasukkan pertanyaan tentang kewarganegaraan di dalam sensus.
Para pengacara Departemen Kehakiman berpendapat, pertanyaan itu diperlukan untuk membantu menegakkan hukum yang melindungi hak suara minoritas.
Namun, Ketua Mahkamah Agung John Roberts memihak pandangan empat Hakim Agung liberal dan menulis bahwa argumen Gedung Putih itu "dibuat-buat" dan tidak memenuhi standar yang jelas mengapa pemerintah ingin menanyakan status kewarganegaraan itu dalam sensus. [ps/pp]