Komite memiliki bukti bahwa hak untuk mengeksploitasi deposit Simandou dan Zogota diperoleh melalui praktik-praktik korupsi dan merekomendasikan kesepakatan itu dibatalkan.
Pemerintah Guinea berencana mencabut hak-hak pertambangan atas salah satu deposit bijih besi terbesar di dunia yang belum dimanfaatkan, sesuai rekomendasi satu lembaga pengawas.
Komite yang disponsor pemerintah bertugas mengkaji kesepakatan pertambangan di negara Afrika Barat menerbitkan laporan awal bulan ini yang mengatakan komite memiliki bukti bahwa hak untuk mengeksploitasi deposit Simandou dan Zogota diperoleh melalui praktik-praktik korupsi dan merekomendasikan kesepakatan itu dibatalkan. Kesepakatan itu juga sedang diselidiki Amerika.
Juru bicara pemerintah Damantang Camara pada Jumat malam (18/4) mengumumkan, Guinea akan mengikuti rekomendasi komite. Ia kemudian mengakui, membatalkan hak akan membutuhkan prosedur hukum tetapi tidak memberi rincian.
Hak pertambangan itu dipegang perusahaan gabungan yang dimiliki miliarder Israel Beny Steinmetz pada BSG Resources dan perusahaan pertambangan Brasil, Vale. Tetapi laporan itu berfokus pada BSG Resources, menuduh wakil dari perusahaan tersebut menjanjikan uang suap sebagai imbalan atas hak-hak eksploitasi. Vale menyatakan tidak percaya perusahaan itu telah dituduh berbuat salah.
Pihak berwenang Amerika juga menyelidiki kesepakatan itu untuk kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing dan kemungkinan pencucian uang. Wakil dari Steinmetz mengaku bersalah bulan lalu di pengadilan federal Amerika karena menghalangi penyidikan. Sejumlah bukti yang dikutip dalam laporan Guinea itu dikumpulkan dari penyadapan FBI.
Komite yang disponsor pemerintah bertugas mengkaji kesepakatan pertambangan di negara Afrika Barat menerbitkan laporan awal bulan ini yang mengatakan komite memiliki bukti bahwa hak untuk mengeksploitasi deposit Simandou dan Zogota diperoleh melalui praktik-praktik korupsi dan merekomendasikan kesepakatan itu dibatalkan. Kesepakatan itu juga sedang diselidiki Amerika.
Juru bicara pemerintah Damantang Camara pada Jumat malam (18/4) mengumumkan, Guinea akan mengikuti rekomendasi komite. Ia kemudian mengakui, membatalkan hak akan membutuhkan prosedur hukum tetapi tidak memberi rincian.
Hak pertambangan itu dipegang perusahaan gabungan yang dimiliki miliarder Israel Beny Steinmetz pada BSG Resources dan perusahaan pertambangan Brasil, Vale. Tetapi laporan itu berfokus pada BSG Resources, menuduh wakil dari perusahaan tersebut menjanjikan uang suap sebagai imbalan atas hak-hak eksploitasi. Vale menyatakan tidak percaya perusahaan itu telah dituduh berbuat salah.
Pihak berwenang Amerika juga menyelidiki kesepakatan itu untuk kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing dan kemungkinan pencucian uang. Wakil dari Steinmetz mengaku bersalah bulan lalu di pengadilan federal Amerika karena menghalangi penyidikan. Sejumlah bukti yang dikutip dalam laporan Guinea itu dikumpulkan dari penyadapan FBI.