Seorang hakim federal di New York pada Sabtu (14/11) memutuskan bahwa Chad Wolf, penjabat Menteri Departemen Keamanan Dalam Negeri, tidak bisa menangguhkan program yang melindungi "dreamers" dari deportasi karena Wolf belum resmi menjabat. "Dreamers" adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang dibawa masuk ke AS secara ilegal ketika mereka masih anak-anak.
Juli lalu, Wolf menulis sebuah memo untuk memulai peninjauan program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Selain menolak permohonan baru ketika itu, kementeriannya juga hanya memberi izin perpanjangan setahun kepada para peserta untuk memperbarui status dan izin kerja mereka. Padahal sebelumnya perpanjangan berlaku hingga dua tahun.
Namun, Hakim Distrik AS Nicholas Garaufis memutuskan, Sabtu (14/11), bahwa "DHS gagal mengikuti urutan suksesi seperti yang diatur oleh hukum. Karena itu, langkah yang diambil oleh Penjabat Menteri, yang tidak sesuai peran mereka menurut urutan suksesi, diambil tanpa kewenangan hukum."
Garaufis mengutip sebuah laporan Kantor Akuntabilitas Pemerintah kepada Kongres pada Agustus yang mendapati bahwa Wolf dan wakilnya, Ken Cuccinelli, menjabat secara tidak sah dan tidak berhak mengelola kementerian itu berdasarkan UU Reformasi Vakansi.
Karen Tumlin, serang pengacara yang mewakili seorang penggugat dalam dua gugatan yang menatang kewenangan Wolf, mengatakan kepada Associated Press bahwa putusan itu merupakan "suatu kemenangan lagi bagi para penerima DACA dan mereka yang menunggu bertahun-tahun untuk mendaftarkan diri ke program itu untuk pertama kalinya."
DHS belum segera menjawab permohonan untuk berkomentar, kata AP.
Presiden Donald Trump berusaha untuk mengakhiri program DACA yang diberlakukan pada 2012 oleh pendahulunya, Presiden Barack Obama, tapi Mahkamah Agung memutuskan pada Juni bahwa pemerintahan Trump tidak mengikuti prosedur yang tepat untuk mengakhirinya. Sekarang ini ada lebih dari 650 ribu orang yang berada dalam program DACA. [vm/ah]