Hari Pertama Kerja, Menkeu Chatib Basri Mulai Bahas Revisi APBN

  • Iris Gera

Menkeu RI, Muhammad Chatib Basri sesaat seusai upacara pengambilan sumpah di Istana Negara (21/5).

Menteri Keuangan Chatib Basri yang dilantik Presiden Yudhoyono pada Selasa lalu, mulai menjalankan serangkaian tugas terutama bahasan APBN 2013 terkait kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Hari pertama bertugas, Menteri Keuangan, Chatib Basri bersama Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menggelar rapat di gedung parlemen RI tersebut, Rabu (22/5). Rapat tersebut berlangsung sepanjang pagi hingg malam hari, dan dilanjutkan kembali hari Kamis (23/5).

Seusai rapat, Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan kepada pers banyak hal yang harus dibicarakan dengan Banggar DPR terkait fiskal 2013. Namun fokus utama adalah masalah revisi anggaran.

Menteri Keuangan, Chatib Basri mengakui jika harga BBM bersubsidi naik sesuai rencana pemerintah yaitu jenis premium naik dari harga saat ini Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500 per liter dan untuk jenis solar harga saat ini Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 per liter, inflasi akan melebihi target.

Menteri Keuangan, Chatib Basri akan melakukan pertemuan secara intensif dengan Banggar DPR RI membahas RAPBN 2013. Menurutnya, harga BBM bersubsidi dapat dinaikkan apabila besaran dana kompensasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi untuk masyarakat kurang mampu, disetujui Banggar DPR.

“Memang akan ada peningkatan inflasi, dalam asumsi APBN inflasi itu adalah 4,9 persen. Tetapi dengan kebijakan kenaikan harga BBM, maka inflasinya akan meningkat menjadi 7,2 persen. Tentu akibat dari kenaikan inflasi 7,2 persen (ini) akan ada dampak kepada penduduk miskin,” kata Menkeu Chatib Basri.

Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan, Pemerintah akan mengajukan anggaran dana kompensasi sebesar Rp 12,5 triliun untuk program percepatan dan perlindungan sosial pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Dana tersebut untuk lima bulan akan dialokasikan dalam bentuk penyaluran beras miskin atau raksin, bantuan siswa miskin dan program keluarga harapan atau PKH.

Semula melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, pemerintah menegaskan butuh anggaran sekitar Rp 29 triliun untuk bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM.

Pemerintah berharap Juni mendatang DPR sudah menyetujui APBN Perubahan atau APBNP, sehingga BBM bersubsidi dapat naik dan otomatis meringankan beban anggaran negara dari subsidi, sekaligus BLSM dapat segera dialokasikan kepada masyarakat kurang mampu.

Dalam kesempatan berbeda, Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan meski inflasi akan melebihi target akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, tidak demikian halnya dengan pertumbuhan ekonomi. Menko Hatta Rajasa optimistis ekonomi Indonesia tidak turun dan akan tumbuh sesuai target.

“jadi bisa katakan range kita mungkin (antara) 6,2 sampai 6,4 itu adalah sesuatu yang realistis. Nanti kita lihat seperti apa perkembangan kedepan ini,” ungkap Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut pengamat dari lembaga kajian ekonomi, Indef, Hendri Saparini, tahun ini pemerintah memang berat dalam mengendalikan inflasi. “Beberapa tahun terakhir ini memang inflasi Indonesia terjaga. Ada dua sumber inflasi kita yang utama. Yang pertama adalah dari bahan makanan dan yang kedua adalah makanan jadi," kata Hendri Saparini.

"Apa yang akan terjadi kedepan dengan inflasi tahun 2013? Menurut saya ini tidak akan mudah untuk tahun 2013, karena akan ada rencana kanaikan harga untuk komoditas yang diregulated oleh pemerintah. Kenaikan BBM ini juga akan menaikkan harga bahan makanan karena bahan makanan sangat sensitif dan komponennya cukup besar dari sisi transportasi dan biaya logistik," jelas pengamat dari Indef ini. "Kebijakan pemerintah disektor pangan yang dilepas pada harga pasar, berbeda dengan banyak negara untuk bahan makanan strategis peran dari pemerintah itu masih cukup besar, kontrol, baik dari sisi produksi maupun sisi konsumsi,” lanjutnya.