Harris akan Luncurkan Proposal Populis dalam Pidato Ekonomi Pertamanya

  • Patsy Widakuswara

Calon presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris menyapa hadirin setelah berbicara tentang upaya pemerintah untuk menurunkan biaya obat resep di Prince George's Community College di Largo, Maryland, 15 Agustus 2024.

Kamala Harris akan mengumumkan rencana larangan federal atas "kenaikan harga" makanan dan bahan makanan serta bantuan hingga $25.000 dalam bentuk bantuan uang muka bagi para pemilik rumah pertama kali – proposal populis yang diusung wakil presiden tersebut sejak menjadi calon presiden dari Partai Demokrat.

Harris dijadwalkan akan menguraikan proposalnya pada hari Jumat (16/8), dalam pidato pertamanya terkait ekonomi yang berfokus pada penanganan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan perumahan – yang menjadi perhatian utama para pemilih. Ia akan berpidato di depan para pendukungnya dalam sebuah rapat umum di Raleigh, North Carolina, negara bagian penting yang akan diperebutkan oleh Harris dan mantan Presiden Donald Trump, calon dari Partai Republik, dalam pemilihan presiden bulan November.

"Dalam 100 hari pertamanya, Wakil Presiden Harris akan memberlakukan rencana untuk menurunkan biaya kebutuhan sehari-hari dan menjaga inflasi tetap terkendali," kata tim kampanyenya dalam sebuah memo kepada wartawan pada hari Rabu.

Harris ingin memastikan "perusahaan besar tidak dapat mengeksploitasi konsumen secara tidak adil dengan mengeruk keuntungan perusahaan secara berlebihan," kata tim kampanyenya. dan secara khusus menyebut industri pengolahan daging yang "sangat terkonsolidasi". "Kurangnya persaingan memberi para perantara ini keleluasaan untuk menurunkan pendapatan petani dan menaikkan harga bagi konsumen."

Berbicara kepada wartawan pada hari Kamis (15/8), Trump menyebut usulan Harris sebagai "kendali harga komunis."

"Kendali harga itu tidak berhasil, malah memberikan dampak dan efek yang bertolak belakang," katanya. Hal itu justru menyebabkan kekurangan pangan, penjatahan, kelaparan, dan inflasi yang jauh lebih tinggi."

BACA JUGA: Inflasi Mereda pada Juli, Bank Sentral Mulai Pangkas Bunga

Di Amerika Serikat, Bank Sentral AS menetapkan suku bunga secara independen, dan kebijakan presiden tidak memiliki pengaruh yang besar dalam menurunkan harga, setidaknya dalam jangka pendek.

"Sangat tidak mungkin kebijakan tunggal yang diperkenalkan oleh seorang presiden dapat memiliki dampak yang cukup signifikan untuk menurunkan tingkat inflasi saat ini ke target jangka panjang Bank Sentral AS untuk ekonomi, yaitu dua persen," kata Andrew Lautz, direktur asosiasi untuk Program Kebijakan Ekonomi Pusat Kebijakan Bipartisan.

Trump mengatakan bahwa ia akan melawan kenaikan harga dengan meningkatkan produksi minyak dan gas. Meskipun peningkatan pasokan energi dapat menekan harga, dan pada gilirannya pada inflasi, hal itu tidak akan terjadi dengan cepat, kata Lautz kepada VOA.

Inflasi yang lebih rendah

Sementara warga Amerika masih merasakan dampaknya, bulan lalu inflasi tahunan AS turun di bawah tiga persen untuk pertama kalinya sejak Maret 2021. Pengangguran tetap rendah, angka penjualan eceran membaik, dan sebagian besar ekonom tidak lagi memperingatkan kemungkinan resesi.

Namun, kesehatan ekonomi secara keseluruhan tetap menjadi perhatian utama bagi para pemilih, dan menjadi sorotan dalam kampanye."Satu-satunya hal yang dapat diberikan Kamala Harris adalah inflasi yang mengerikan, kejahatan besar-besaran, dan matinya impian Amerika," kata Trump.

Kedua kandidat juga berjanji untuk memangkas pajak federal atas tip yang diterima oleh pekerja di industri jasa dan perhotelan.

BACA JUGA: Kamala Harris Hadapi Misogini dan Rasisme dalam Upaya Menuju Gedung Putih 

Para kritikus mengatakan bahwa usulan tersebut tidak akan membantu pelayan makanan cepat saji atau pekerja berpenghasilan rendah lainnya yang tidak mendapatkan tip dan rentan terhadap penyalahgunaan."Bagaimana kita dapat memastikan hal itu diterima oleh para pekerja, dan bukannya membuka pintu bagi sekelompok orang yang mungkin memperlakukan bonus dan ongkos jasa mereka seperti tip dan menganggap mereka tidak perlu bayr pajak?," kata Steven Rosenthal, pakar senior di Tax Policy Center.

Usulan semacam itu biasa terjadi selama kampanye presiden, kata Rosenthal. "Kita sering melihat persaingan yang tidak sehat, dengan para kandidat berusaha berlomba-lomba untuk menjanjikan pemotongan pajak sebesar mungkin."

Jika diberlakukan, janji-janji itu bisa merugikan negara ketika negara perlu berpikir serius tentang tanggung jawab fiskal dan pengurangan defisit, kata Lautz.

"Utang federal dari publik mencapai hampir $28 triliun utang," katanya. "Kantor Anggaran Kongres memperkirakan jumlah itu akan meningkat sekitar $20 triliun lagi selama dekade berikutnya."

Trump sebelumnya unggul di antara para pemilih dalam isu-isu ekonomi penting, dengan berbagai jajak pendapat menunjukkan orang Amerika berpikir mereka akan lebih baik secara finansial di bawah Trump daripada Presiden Joe Biden.

Namun, survei yang dilakukan untuk Financial Times dan Sekolah Bisnis Ross Universitas Michigan yang diterbitkan minggu ini mendapati 41 persen yakin Trump lebih baik dalam menangani ekonomi, sementara 42 persen yakin Harris akan lebih baik – naik tujuh poin dari angka yang diperoleh Biden pada bulan Juli. [es/dw]