Parlemen Hong Kong dengan suara bulat memutuskan untuk memangkas jumlah kursi di dewan lokal di teritori yang diperintah China itu.
Hasil pemungutan suara hari Kamis itu membuat jumlah kursi yang dipilih langsung di dewan setempat berkurang banyak. Ini merupakan langkah yang oleh para pengecam dikatakan akan mengurangi lebih jauh lagi kebebasan demokrasi di Hong Kong.
Pemimpin kota itu John Lee mengatakan legislasi itu melarang “politisasi” apa yang pada dasarnya dimaksudkan oleh dewan penasihat untuk mengatasi isu-isu lokal, seperti penyapuan jalan dan halte bus.
Para politisi prodemokrasi di Hong Kong menang pemilu 2019, setelah demonstrasi prodemokrasi selama berbulan-bulan.
Sejak itu, China melakukan langkah-langkah untuk mengurangi kebebasan demokrasi Hong Kong. Pemungutan suara hari Kamis merupakan langkah terbaru ke arah itu. Pada tahun 2020, China memberlakukan UU keamanan baru yang mengakibatkan penangkapan atau pengunduran diri sejumlah anggota parlemen dan anggota dewan distrik. Banyak pejabat terpilih telah meninggalkan Hong Kong.
Paul Zimmerman, yang telah lama menjadi anggota dewan distrik, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa legislasi terbaru itu “bukan hanya akan menghancurkan benteng demokrasi terakhir Hong Kong, ini pada akhirnya merugikan semua orang.” [uh/ab]