Beberapa hari setelah Mahkamah Agung India memperingatkan akan adanya pelarian kekayaan ke luar negeri, pemerintah India mengatakan mereka sedang mengambil langkah-langkah untuk menghentikan transfer uang gelap ke bank-bank asing. Perusahaan-perusahaan swasta dan politisi-politisi korup diperkirakan telah memindahkan miliaran dolar ke luar negeri.
Menteri Keuangan India Pranab Mukherjee hari Selasa mengatakan pemerintah sedang memperketat peraturan dan merundingkan perjanjian pajak dengan negara-negara asing untuk melacak uang yang disembunyikan oleh orang-orang India kaya dan perusahaan-perusahaan di negara-negara bebas pajak.
Menkeu Mukherjee mengatakan pemerintah telah mendeteksi penggelapan pajak bernilai 3,3 miliar dolar dalam 18 bulan terakhir.
Pernyataan pemerintah itu muncul setelah Mahkamah Agung mengatakan bahwa uang gelap yang disembunyikan di luar negeri adalah tindakan kejahatan dan "pencurian harta negara". Pengamatan pengadilan tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan atas petisi yang menuduh pemerintah lamban dalam membendung arus pelarian uang ke luar negeri.
Menteri Keuangan Mukherjee mengatakan tidak ada yang disembunyikan oleh pemerintah. Ia mengatakan, "Seperti semua orang yang beritikad baik, pemerintah juga ingin membongkar penggelapan uang, membawa uang itu kembali ke India, jika mungkin, dan pada saat yang sama mengambil langkah untuk menutupi celah-celah penghindaran pajak. "
Diperkirakan antara 500 miliar dolar dan 1,4 triliun dolar harta kekayaan India dilarikan dan disimpan di bank-bank di luar negeri.
Menteri Mukherjee mengatakan tidak ada perkiraan pasti jumlah uang yang disalurkan secara gelap ke luar negeri, tetapi diperkirakan antara 500 miliar dolar dan 1,4 triliun dolar.
Studi oleh Global Financial Integrity di Amerika baru-baru ini memperkirakan bahwa 460 milyar dolar telah dipindahkan ke luar negeri dalam enam dasawarsa terakhir. Penelitian itu menuding pengusaha-pengusaha swasta dan politisi korup melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan modal tersebut ke luar negeri.
Pemerintah telah ditekan untuk mengumumkan nama-nama mereka yang bersalah. Tapi pihaknya menolak mengungkap identitas 26 warga India yang diduga memiliki rekening bank rahasia dan yang nama-namanya baru-baru ini diserahkan oleh pemerintah Jerman kepada pemerintah India.
Mukherjee mengutip sebuah pasal kerahasiaan untuk menjelaskan mengapa pemerintah tidak bisa mengumumkannya.
Menurut Mukherjee, "Hari ini, jika saya membocorkan rahasia itu, maka lusa negara-negara lain tidak akan memberi kita informasi. Mereka akan menuding kita tidak memenuhi komitmen internasional."
Namun penjelasan pemerintah tersebut tidak memuaskan pihak oposisi Partai Bharatiya Janata. Juru bicara BJP, Ravi Shankar Prasad, menuduh pemerintah ragu-ragu dalam menindak tegas mereka yang menghimpun kekayaan gelap di bank-bank asing.
Prasad mengatakan, "Negara ini ingin tindakan yang berarti dan bukannya jawaban-jawaban yang mengelak."
Pemerintah telah berada di bawah tekanan untuk menangani masalah-masalah kekayaan gelap dan menindak tegas korupsi setelah serangkaian skandal korupsi yang terbongkar dalam beberapa bulan terakhir.