Bulan September 2015 lalu Perserikatan Bangsa-bangsa PBB meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama "Sustainable Development Goals" (SDGs) untuk menggantikan program sebelumnya "Millenium Development Goals" (MDGs) yang telah berakhir.
SDGs yang memiliki 17 program berlaku bagi negara-negara maju dan juga berkembang, termasuk Indonesia, untuk 15 tahun ke depan.
Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI) dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia hari Senin (15/2) meluncurkan indikator gender dalam pelaksanaan Program Pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
Adriana Venny Aryani, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu lembaga yang tergabung dalam Gerakan Perempuan tersebut mengatakan isu perempuan dan anak sangat penting dimasukkan dalam pembuatan indikator pelaksanaan program SDGs.
Indikator ini nantinya akan diserahkan kepada pemerintah.
Menurutnya program pembangunan berkelanjutan ini tidak akan mencapai target pada 2030 jika tidak menitikberatkan pada persoalan perempuan. Pemerintah Indonesia menurut Adriana harus belajar dari kegagalan mencapai target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). Salah satu penyebab kegagalan itu karena pemerintah tidak memasukkan isu perempuan dan anak ini secara lebih spesifik.
Hingga saat ini tambahnya banyak persoalan perempuan yang belum terselesaikan, seperti kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan gender maupun angka kematian ibu melahirkan.
Kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya bahkan semakin meningkat. Data Komnas Perempuan menyebut pada tahun 2015 angka kekerasan terhadap perempuan hampir mencapai 300 ribu.
Menteri Pemberdayaan dan perlindungan Anak sedang berpidato tentang SDGs di kantor PKBI, Jakarta, Senin (15/2). (VOA/Fathiyah)
Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012 menyatakan bahwa angka kematian ibu melahirkan di Indonesia adalah 359 per 100 ribu kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi adalah 32 seribu kelahiran hidup. Sementara target penurunan AKI secara global pada tahun 2030 adalah 70 kematian per 100 ribu kelahiran hidup.
Adriana mengatakan, "Kita akan gagal mencapainya kalau indikator gender tidak disusun dari sekarang. Harus kita pastikan ini dilakukan oleh negara misalnya dalam proses perdamaian itu perempuan dilibatkan sebagai agen perdamaian. Misalnya memastikan negara memberikan hukuman yang adil bagi perempuan korban kekerasan terhadap perempuan."
Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Chatarina Wahyurini mengatakan masalah kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia juga masih menjadi masalah besar. Selama ini pemerintah kurang mengalokasikan dana khusus untuk masalah tersebut. Menurutnya kondisi ini diperparah dengan keadaan yang masih patriarkhi
"Jadi persoalan gitu masih, misalnya istri menentukan mau menggunakan kontrasepsi harus izin suami, misalnya kayak gitu. Kemudian tabu diomongin, pendidikan seks selalu diartikan ajarin orang ngeseks. Hal-hal tabu, mitor-mitos itu juga yang memperlambat," kata Chatarina.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyambut baik indikator gender yang dibuat oleh Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI) dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Indikator tersebut menurutnya sangat penting sekali untuk membawa Indonesia berusaha mencapai target SDGs.
Menteri Yohana mengatakan, "Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri dan ini bukti nyata dimana kita semua bersatu dalam satu kesepahaman, membangun komitmen bersama untuk membangun perempuan-perempuan kita tidak lupa pula anak-anak kita."
Ada 17 Tujuan Global dalam SGDs yaitu tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan,kesehatan yang baik dan kesejahteraan, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau.
Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri, inovasi dan infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas, mengurangi ketidaksetaraan, membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, aksi terhadap iklim, melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan damai, serta memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. [fw/em]