Dalam jumpa pers di Bandar Udara Halim Perdanakusuma secara virtual, Sabtu dini hari (21/8), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan rencana evakuasi direncanakan dan dipersiapkan dengan matang selama beberapa hari secara hati-hati.
"Kehati-hatian dan sifat diam-diam ini diperlukan mengingat adanya dinamika lapangan yang sangat tinggi dan situasi yang sangat cair. Semua kehati-hatian ini harus kita lakukan demi keselamatan warga negara Indonesia dan yang dievakuasi lainnya, serta demi kelancaran pelaksanaan misi evakuasi ssecara keseluruhan," kata Retno
Retno menambahkan awalnya evakuasi dilakukan menggunakan pesawat sipil, namun rencana tersebut harus diubah karena kondisi lapangan yang sangat dinamis. Berdasarkan koordinasi dengan Panglima TNI, maka diputuskan evakuasi menggunakan pesawat milik TNI Angkatan udara.
Selama persiapan evakuasi, lanjut Retno, koordinasi terus dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait. Semua langkah persiapan terus dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
Persiapan evakuasi warga Indonesia dari Afghanistan ini, kata Retno, juga disampaikan kepada Panglima TNI, Kepala Polri, Wakil Kepala BIN, dan KSP.
"Seluruh warga negara Indonesia berjumlah 26 orang yang kita evakuasi. Semua dalam kondisi baik. Satu catatan, satu diplomat dalam kondisi kurang sehat non-Covid dan akan segera dilakukan perawatan," ujar Retno.
Selain warga Indonesia, tambah Retno, terdapat lima warga Filipina yang dievakuasi karena memang diminta bantuan oleh pemerintah Filipina. Retno menekankan ini merupakan kewajiban kemanusiaan. Juga ada dua warga Afghanistan, yakni suami dari warga Indonesia dan staf lokal perempuan yang bekerja di Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul.
Retno mengatakan semula Kementerian Luar Negeri ingin tetap melanjutkan misi KBRI Kabul dengan tim kecil yang terbatas. Tapi di saat terakhir proses evakuasi terjadi perkembangan baru, dan untuk sementara operasional KBRI Kabul dilakukan dari Islamabad yang dilakukan oleh seorang kuasa usaha sementara dan tiga home staff.
Tim kecil ini akan terus memantau situasi di Afghanistan setiap hari dan menentukan langkah selanjutnya.
Evakuasi warga sipil di bandara internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan (foto: dok. U.S. Marine Corps).
Selanjutnya, Retno mengatakan Indonesia terus berharap agar perdamaian dan stabilitas dapat tercipta di Afghanistan. Indonesia terus berharap proses politik yang inklusif masih memiliki peluang untuk dilakukan demi kebaikan rakyat Afghanistan.
Indonesia juga berharap agar kaum perempuan Afghanistan dihormati hak-haknya.
Indonesia terus berkomitmen untuk membantu menciptakan perdamaian di Afghanistan, terutama melalui kerjasama pemberdayaan perempuan.
Panglima Sampaikan Rasa Syukur
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Dalam jumpa pers tersebut, Panglima TNI Hadi Tjahjanto juga bersyukur misi evakuasi warga Indonesia dari Afghanistan berhasil dilaksanakan dengan aman.
"Sekali lagi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia atas keberhasilan misi evakuasi warga negara Indonesia di Kabul yang tidak ringan karena banyak permasalahan di lapangan yang kita hadapi," tutur Hadi.
Indonesia Dinilai Perlu Pertahankan Misi Diplomatik di Afghanistan
Pengamat Terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib mengatakan Indonesia tetap perlu mempertahankan misi diplomatiknya di Afghanistan.
"Karena kita tidak tahu garis politik Taliban ke depan walalupun mereka bilang neo-Taliban dengan lebih menghargai demokrasi, wanita, dan sebagainya tetapi jejak mereka di belakang penuh dengan kekerasan dan perlindungan terhadap gerakan-gerakan teror," kata Ridwan.
Ridwan menambahkan kalau tidak ada perwakilan resmi dari pemerintah Indonesia di Afghanistan maka pemerintah tidak bisa secara aktif mengawasi kemungkinan adanya warga Indonesia yang masuk ke Afghanistan, dan bergabung serta mengikuti pelatihan militer dengan gerakan-gerakan teror yang dilindungi oleh Taliban di masa depan.
BACA JUGA: Taliban Serukan Persatuan Afghanistan Sementara Aksi Protes Menyebar ke KabulMenurut Ridlwan sebaiknya Kementerian Luar Negeri mengakui pemerintahan Taliban dengan syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban Taliban menjaga hak asasi manusia, menghormati hak-hak sipil, menghormati akses diplomatik, menghormati keamanan internasional di kawasan.
Dan apabila kedepannya Taliban melanggar syarat-syarat itu kata Ridlwan bisa saja Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Taliban.
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam konferensi pers pertama setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Kabul (17/8).
Ridlwan juga mengatakan dalam waktu dekat ia tidak yakin kebangkitan Taliban ini akan meluas atau berdampak ke Indonesia.
Akan tetapi apabila di tahun mendatang Taliban kembali ke pola lamanya yaitu melindungi gerakan trans nasional (al-Qaida) maka itu kata Ridlwan akan menjadi ancaman yang luar biasa.
BACA JUGA: AS, Uni Eropa Desak Taliban Jamin Hak-hak Perempuan dan Anak PerempuanBisa saja, lanjutnya, kelompok-kelompok yang selama ini ingin mendirikan negara Islam di Indonesia kemudian “berguru” ke Taliban.
Terkait pernyataan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Afganistan yang menyebut bahwa Taliban adalah boneka Amerika, Ridlwan menilai hal itu menunjukan keputusasaan kelompok ISIS di Afganistan.
Data terbaru tambahnya memang terlihat Taliban menyingkirkan ISIS tapi memberi ruang kepada al-Qaida, misalnya dengan memberi kesempatan kepada Haqqani, tokoh senior al-Qaida kembali ke Kabul. [fw/em]