Indonesia pada Kamis (7/4) menyerukan diadakannya penyelidikan "independen" atas dugaan pembantaian warga sipil Ukraina oleh pasukan Rusia di kota Bucha.
Seruan itu menyusul munculnya kecaman dunia internasional setelah para pejabat Ukraina mengatakan ratusan warga sipil ditemukan dieksekusi di daerah-daerah di mana tentara Rusia telah ditarik di sekitar Ibu Kota Kyiv.
Indonesia yang akan memimpin KTT G20 di Bali pada November, menyatakan dukungannya untuk inisiatif PBB untuk membentuk tim independen untuk menyelidiki pembunuhan tersebut.
Pemerintah menampilkan dirinya sebagai kekuatan menengah yang tidak berpihak dan sejauh ini menahan diri untuk tidak mengutuk Rusia secara terbuka sejak invasinya ke Ukraina pada bulan Februari.
BACA JUGA: Zelenskyy: Situasi di Borodyanka, Ukraina Lebih Mengerikan dari Bucha"Kami berharap akan ada tim investigasi independen untuk menjelaskan apa yang terjadi, terlepas dari berbagai laporan yang kami ikuti," kata juru bicara kementerian luar negeri Teuku Faizasyah dalam konferensi pers.
“Hilangnya nyawa, baik itu dari warga sipil, tentara atau aparat keamanan adalah sesuatu yang sangat kami sesali, dan untuk itu kami menyampaikan keprihatinan kami yang terdalam,” katanya, sebagaimana dikutip dari AFP.
Indonesia memegang kursi presidensi G20 pada tahun ini dan mengatakan akan mengadakan KTT dengan cara yang "tidak memihak" meskipun ada tekanan dari negara-negara Barat agar Rusia dikeluarkan.
BACA JUGA: DPR Desak Presiden Jokowi Berperan Aktif dalam Meredakan Konflik Rusia-UkrainaPenemuan ratusan warga sipil yang tewas di Bucha mendorong Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk mengutuk pembunuhan itu sebagai "kejahatan perang" dan "genosida.”
Moskow membantah tuduhan bahwa tentaranya bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Bucha. Rusia mengklaim foto-foto mengerikan yang menggambarkan orang-orang terkapar mati itu palsu. Mereka juga mengatakan pembunuhan itu terjadi setelah pasukannya mundur.
Anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York memutuskan untuk menangguhkan sementara Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia badan global itu. [ah/rs]