Untuk menggalang dukungan internasional dalam upaya memajukan pendidikan dan pemberdayaan kaum perempuan di Afghanistan, khususnya di sektor pendidikan, Indonesia akan melangsungkan konferensi internasional.
Dalam jumpa pers di Jakarta hari Jumat (2/12), Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani mengatakan perempuan di Afghanistan saat ini menghadapi beragam tantangan cukup serius, antara lain tingkat kemisikinan, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta beberapa kebijakan Taliban yang sekarang berkuasa di Afghanistan.
"Pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan sangat berperan penting dalam memajukan kemakmuran dan memerangi kemiskinan di Afghanistan. Pemerintah berpandangan tidak ada perdamaian, tidak akan pernah ada pembangunan di Afghanistan tanpa peran wanita yang memadai. Oleh karenanya, kita memandang penting untuk menyelenggarakan konferensi ini," kata Abdul Kadir.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani saat memberikan keterangan pers di Jakarta hari Jumat (2/12). Courtesy : Kemlu RI
Ditambahkannya, konferensi yang merupakan hasil kerjasama Indonesia dan Qatar ini merupakan kontribusi konkret Indonesia dalam mendorong perdamaian dan pembangunan di Afghanistan. Konferensi ini juga merupakan salah satu bentuk kesepakatan dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk rakyat Afghanistan yang telah ditandatangani dengan Qatar pada 26 Maret lalu.
Pemerintah Indonesia, tambahnya, berharap konferensi ini kelak dihadiri menteri luar negeri dan pejabat setingkat menteri. Sejauh ini yang sudah konfirmasi akan hadir adalah Pakistan, Qatar, Selandia baru, Norwegia, dan Uni Emirat Arab. Utusan khusus dari sejumlah negara dan beberapa organisasi internasional, termasuk Organisasi Konferensi Islam OKI), juga akan berpartisipasi.
Konferensi ini diharapkan akan menghasilkan sebuah deklarasi yang menegaskan kembali dukungan dari para peserta konferensi untuk mendorong dan memajukan pendidikan serta pemberdayaan perempuan di Afghanistan.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Kabul, Afghanistan, sejak Desember tahun lalu sudah beroperasi lagi walau masih level Kuasa Usaha. Abdul Kadir menggarisbawahi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum memberi pengakuan terhadap pemerintahan Taliban dan belum ada satu negara pun melakukan hal serupa.
AMN Dukung Penyelenggaraan Konferensi
Sekretaris Jenderal Asian Muslim Network Ruby Kholifah menilai inisiatif ini sebenarnya lebih difokuskan kepada menggalang dukungan internasional untuk menolong Afghanistan, khususnya pendidikan untuk perempuan karena memang saat ini Taliban semakin tidak terlalu memberikan ruang untuk pendidikan.
“Saya rasa Indonesia penting untuk melakukan sesuatu. Ini mungkin juga bagian dari ekspresi terbukanya Indonesia tentang bagaimana komitmen Indonesia untuk menolong orang-orang Afghanistan tanpa harus melalui pemerintahan yang sekarang pemerintah tidak mengakui. Saya rasa upaya ini perlu dikembangkan lebih banyak lagi,”ungkap Ruby kepada VOA.
Dia menilai tidak masalah jika konferensi ini tidak melibatkan pemerintahan Taliban, tetapi sedianya melibatkan suara kaum perempuan Afghanistan karena jika tidak rekomendasi yang kelak dihasilkan tidak sesuai konteks keseharian di negara itu.
“Saya berharap ada panitia untuk mengundang perempuan Afghanistan yang diaspora. Yang tentu saja saya yakin betul masih terhubung dengan baik apa yang di dalam negeri nya,”tambah Ruby.
BACA JUGA:
Indonesia Siap Gelar Konferensi Internasional Bahas Perempuan AfghanistanRuby juga menyarankan agar Kementerian Luar Negeri menggandengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang telah terbukti melahirkan fatwa-fatwa yang sangat progresif karena mempertimbangkan suara perempuan dan memiliki kajian studi keIslaman yang juga sangat kuat. [fw/em]