Irlandia dipastikan akan mengakui status negara Palestina pada akhir Mei. Menteri luar negerinya mengatakan itu pada Rabu (15/5) tanpa memberikan tanggal yang pasti.
“Kami akan mengakui negara Palestina sebelum akhir bulan,” kata Micheal Martin, yang juga merupakan deputi perdana menteri Irlandia, kepada stasiun radio Newstalk.
Pada Maret, para pemimpin Spanyol, Irlandia, Slowakia dan Malta mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa mereka bersiap untuk mengakui status negara Palestina.
Irlandia telah lama menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keberatan secara prinsip untuk resmi mengakui negara Palestina, jika hal itu dapat membantu proses perdamaian di Timur Tengah.
Namun, perang Israel melawan militan Hamas di Gaza telah memberikan dorongan baru bagi isu ini.
BACA JUGA: Irlandia akan Dorong Pengakuan Negara Palestina di KTT UEPekan lalu, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell mengatakan, Spanyol, Irlandia dan Slovenia berencana secara simbolik mengakui negara Palestina pada 21 Mei, dengan negara-negara lain berpotensi mengikutinya.
Namun, Menteri Luar Negeri Irlandia Martin pada Rabu menghindar untuk memastikan tanggalnya.
“Tanggal yang pasti masih cair, karena kami masih mendiskusikan dengan sejumlah negara lain, sehubungan dengan pengakuan bersama negara Palestina,” kata Martin.
Menteri Luar Negeri Irlandia Micheal Martin menghadiri konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi di Amman, Yordania, 24 April 2024. (Foto: REUTERS/Jehad Shelbak)
“Itu akan menjadi jelas dalam beberapa hari ke depan terkait tanggal yang spesifik, tetapi pastinya akan sebelum akhir bulan ini,” tambah dia.
“Saya akan berkonsultasi hari ini dengan sejumlah menteri luar negeri terkait dengan tanggal spesifik untuk hal ini,” kata Martin lagi.
Bulan lalu, dalam kunjungan ke Dublin oleh Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Perdana Menteri Irlandia Simon Harris mengatakan sejumlah negara akan mengoordinasikan langkah bersama.
“Ketika kami melangkah maju, kami ingin melakukan itu bersama sebanyak mungkin negara lain untuk memberi bobot pada keputusan itu dan mengirimkan pesan terkuat,” kata Harris. [ns/uh]