Islam adalah agama yang sangat indah di mana konsep-konsep seperti kebebasan, kedaulatan, akuntabilitas, kontrak sosial termasuk pemisahan kekuasaan hukum dan eksekutif diatur jelas dalam kitab suci Al Qur’an.
Demikian menurut Dr. Laith Kubba – Direktur National Endowment for Democracy yang ditemui VOA seusai diskusi panel “Islam and Democracy – Evolving Compatibility in the 21st Century” diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Amerika bekerjasama dengan Kedutaan Besar Mali, Bosnia Herzegovina dan Irak serta Congressional Indonesia Caucus, baru-baru ini.
Pada kesempatan itu, Laith Kubba mengatakan, “Dalam sejarah Muslim tidak ada perincian tentang mekanisme dan proses kelembagaan demokrasi karena perbedaan perkembangan sosial di setiap era. Tetapi esensinya – konsep kebebasan, kedaulatan, kontrak sosial, akuntabilitas dan pemisahan kekuasaan yudikatif dari eksekutif dapat dengan mudah anda temukan pada teks Al Qur’an."
Namun Dr. Laith Kubba juga mengakui, tidak semua negara – termasuk negara-negara Arab yang mayoritas merupakan negara Islam – bisa menjalankan pemerintahannya secara demokratis berdasarkan Islam.
Ia mengatakan, “Tantangan-tantangan ini terkait dengan kekuasaan. Tidak terkait dengan agama. Saya kira kekuasaan akan korup jika kita tidak menjaga keseimbangan ini. Sejarah mengajarkan hal ini pada kita. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan agama. Saya kira politisi menggunakan agama dan memobilisir opini publik. Dan saya sebagai orang yang memiliki keyakinan agama, saya akan menjaga agar agama tidak disalahgunakan oleh politisi. Saya seorang Muslim yang taat dan saya tidak ingin agama saya dipermainkan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan secara politik dan finansial."
Para peserta diskusi panel di Rayburn Office Washington ini sepakat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil menerapkan ajaran Islam dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Duta Besar Indonesia Untuk Amerika Dr. Dino Patti Djalal menyatakan hal ini.
"Kita dapat melihat dengan jelas bahwa Islam dan demokrasi saling mendukung. Islam tidak dapat dan tidak lagi dapat digunakan untuk menolak demokrasi. Indonesia merupakan satu contoh yang kaya dan studi kasus yang sangat menarik atas pertanyaan besar tentang bagaimana Islam dan demokrasi bisa saling mendukung pada abad ke-21," ujar Dubes Dino Djalal.
Hal ini dibenarkan oleh Prof. Peggy Sanday – salah seorang peserta diskusi. Prof. Peggy Sanday – pakar Indonesia dari Universitas Pennsylvania yang tinggal di Bukit Tinggi Sumatera Barat sejak tahun 1981 sudah menuliskan pengalamannya melihat penerapan Islam dan demokrasi di propinsi itu dalam buku berjudul “Women at the Center: Life in Modern Matriarchy” yang dipublikasikan oleh Cornell University Press.
Ia mengatakan, "Saya menyaksikan secara langsung di desa dimana saya tinggal. Di Payakumbuh – konsensus pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting, perempuan merupakan faktor penting dan keseimbangan jender juga merupakan hal penting. Apapun yang kita lihat dalam proses demokrasi di sini tapi belum kita capai sudah terlaksana dalam kehidupan sehari-hari di Minangkabau."
Islam dan demokrasi di Indonesia selama ini berjalan seiring tanpa hambatan berarti. Kalau pun ada radikalisasi atau sekularisme, hal ini dapat diatasi tanpa mengorbankan demokrasi.