Israel mengirim utusannya ke Washington di tengah keretakan yang semakin dalam dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden terkait pelarangan terhadap enam kelompok HAM Palestina, kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri, Selasa (26/10).
Israel pekan lalu menyatakan kelompok-kelompok HAM Palestina terkemuka itu sebagai organisasi-organisasi teroris sehingga memicu kritik internasional. Amerika Serikat, mitra strategis utama Israel, mengeluarkan pernyataan berulang kali bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa Israel akan mengambil langkah tersebut.
Langkah Israel menandai apa yang dikatakan para kritikus sebagai eskalasi besar dari tindakan keras selama puluhan tahun terhadap aktivisme politik di wilayah-wilayah pendudukan. Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan mencari informasi lebih lanjut tentang keputusan tersebut.
BACA JUGA: Israel Tetapkan Enam Kelompok HAM PBB Sebagai Organisasi Teroris, Deplu AS Masih Cari InformasiJoshua Zarka, seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Israel, mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel bahwa utusan itu akan "mengungkap semua rincian dan mempresentasikan semua informasi intelijen" selama kunjungannya dalam beberapa hari mendatang.
Zarka mengatakan ia secara pribadi telah memberi tahu para pejabat AS tentang niat Israel untuk melarang kelompok-kelompok itu pekan lalu, dan mengatakan ia yakin Washington menginginkan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang keputusan tersebut.
Keputusan terkait kelompok-kelompok HAM itu muncul sebagai ujian hubungan antara pemerintahan Biden dan pemerintah baru Israel, yang terbentuk Juni lalu oleh delapan partai politik yang berbeda. Koalisi itu mengakhiri kekuasaan 12 tahun mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Pemerintah garis keras Netanyahu menikmati dukungan luas dari pemerintahan Trump, yang memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem, memungkinkan pembangunan sebagian besar pemukiman terus berlanjut, memotong dana untuk Palestina dan menghadirkan visi Timur Tengah yang berpihak pada Israel.
Warga Palestina ikut serta dalam protes mendukung Ahmed Saadat, pemimpin Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), di depan markas Palang Merah di Kota Gaza 22 Oktober 2009. (Foto: REUTERS/Mohammed Salem)
Pemerintahan Biden sebagian besar telah memulihkan kebijakan luar negeri tradisional AS terhadap Israel dan Palestina. Namun karena AS saat ini lebih terfokus pada isu-isu domestik dan asing yang mendesak lainnya, konflik Israel-Palestina kurang mendapat perhatian.
Israel selama bertahun-tahun menuduh kelompok-kelompok HAM itu memiliki hubungan dengan sebuah kelompok militan Palestina, tetapi --bahkan di bawah pemerintahan garis keras Netanyahu -- tidak menyebut mereka sebagai organisasi-organisasi teroris.
Pengumuman Israel itu telah membuat marah komunitas aktivis di Israel, yang dalam beberapa tahun terakhir juga menghadapi penolakan dari pemerintah garis keras Israel. Dalam sebuah pernyataan bersama pada Senin (25/10), lebih dari 20 kelompok HAM Israel, termasuk beberapa organisasi terkemuka dan paling mapan di negara itu, mengutuk langkah tersebut, menyebutnya “tindakan kejam yang mengkriminalisasi pekerjaan HAM yang kritis.'' [ab/uh]