Israel, Selasa (26/11) malam, setuju melakukan gencatan senjata dengan militan Hizbullah di Lebanon. Ketika mulai berlaku Rabu dini hari, kesepakatan ini dapat mengakhiri pertempuran selama lebih dari setahun.
Sementara militer Israel membombardir target Hizbullah di pinggiran selatan Beirut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada pemirsa televisi nasional bahwa ia akan mendesak menteri Kabinet Keamanannya untuk menyetujui gencatan senjata. Persetujuan didapat beberapa saat kemudian.
AS dan Prancis berperan penting dalam dicapainya kesepakatan.
Di Gedung Putih, Presiden Joe Biden menyebut gencatan senjata itu sebagai "langkah penting untuk mengakhiri kekerasan" di Timur Tengah.
Iran dan proksinya, Hizbullah di Lebanon dan militan Hamas di Gaza, kata Biden, "telah membayar harga yang mahal" dalam lebih dari setahun memerangi pasukan Israel. Ia mengatakan bahwa kesepakatan Israel-Hizbullah itu "dirancang untuk menjadi penghentian permusuhan secara permanen."
BACA JUGA: G7 Upayakan Persatuan soal Surat Perintah Penangkapan ICC atas NetanyahuNamun Biden juga memperingatkan, "Jika Hizbullah atau pihak lain melanggar kesepakatan dan menimbulkan ancaman langsung terhadap Israel, maka Israel berhak membela diri sesuai hukum internasional, sama seperti negara mana pun dalam menghadapi kelompok teroris yang bertekad menghancurkan negara itu."
Biden yang akan lengser kurang dari dua bulan dari masa jabatan empat tahun, mengatakan bahwa dengan setujunya Hizbullah untuk mengakhiri serangan ke Israel, "Hamas harus membuat pilihan. Satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah membebaskan para sandera [yang ditahan di Gaza], termasuk warga negara AS."
"Dalam beberapa hari mendatang, AS akan terus mendesak Turki, Mesir, Qatar, Israel, dan negara lain untuk mencapai gencatan senjata di Gaza," imbuh Biden. Ia mengatakan bahwa kesepakatan Israel-Hizbullah menunjukkan bahwa "perdamaian itu mungkin." [ka/jm]