Kantor berita pemerintah Turki Anadolu melaporkan seorang jaksa di Istanbul hari Senin (27/2) melancarkan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya kelompok di dalam militer Turki yang mampu “mengganggu” pemerintahan.
Jaksa itu memulai penyelidikan tersebut setelah suratkabar Hurriyet melaporkan bahwa markas tentara “diganggu” oleh serangkaian kecaman terhadap militer, termasuk keputusan baru-baru ini untuk mengijinkan pejabat perempuan mengenakan jilbab ketika bertugas.
Akhir pekan lalu suratkabar itu melaporkan bahwa kecaman itu “melemahkan militer” pada saat-saat penting, yaitu ketika sedang memerangi pemberontak Kurdi dan militan ISIS.
Sejumlah pihak menilai laporan Hurriyet itu menunjukkan bahwa ada kelompok di dalam militer yang tidak senang dengan arah kebijakan militer tersebut.
Anadolu melaporkan penyelidikan itu dilakukan setelah seorang dosen universitas menyampaikan keberatan yang mengklaim bahwa laporan di suratkabar itu menunjukkan adanya “junta yang aktif dan berpengaruh” di dalam militer.
Suratkabar Cumhuriyet melaporkan wartawan yang menulis laporan itu diperkirakan akan ditanyai oleh jaksa tersebut.
Militer Turki melancarkan tiga kudeta antara tahun 1960 dan 1980, dan memaksa pemerintah yang dipimpin seorang tokoh Islamis mengundurkan diri pada tahun 1987.
Presiden Recep Tayyip Erdogan secara perlahan-lahan membatasi pengaruh militer sejak partainya berkuasa tahun 2002. Meskipun demikian, terjadi percobaan kudeta militer pada Juli 2016.
Pemerintah Turki berhasil menggagalkan kudeta yang dilakukan oleh satu faksi dalam militer, yang menurut pemerintah setia pada ulama Fethullah Gullen yang kini bermukim di Amerika.
Gullen telah membantah tuduhan bahwa ia yang merekayasa pergolakan tersebut. Turki sedang mengupayakan ekstradisi Gullen dari Amerika. [em/jm]