Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan rapat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang ada di Jawa Timur, seperti longsor, banjir, angin kencang atau puting beliung, dan banjir air laut. Gubernur Jawa Timur sebelumnyan telah mengeluarkan imbauan agar Kabupaten/ Kota menerbitkan SK Siaga Bencana, dan telah ada 15 Kabupaten/ Kota yang memenuhi imbauan itu.
Your browser doesn’t support HTML5
Jawa Timur Tingkatkan Kesiagaan Hadapi Bencana
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak yang memimpin penanganan bencana di Jawa Timur mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bersama berbagai elemen dan instansi terkait, telah mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Emil menegaskan, pengecekan ketersediaan alat berat, alat evakuasi, hingga makanan darurat telah dilakukan, untuk mengantisipasi bencana secara cepat.
“Kita tetap, sudah mempersiapkan kesiapsiagaan kita, sudah ada inventarisasi segala ketersediaan alat berat, segala ketersediaan alat evakuasi, tadi kami sudah meninjau di sini, termasuk kalau banjir yang penting adalah ketersediaan makanan darurat. Bahkan bukan hanya dicek, tapi juga kita coba rasanya, Insya Allah kondisinya baik, ada tanggal expire date-nya, atau kadaluarsa, harus dilihat sebelum dikonsumsi. Kemudian kita akan memastikan bahwa pola distribusi ini bisa berjalan dengan efektif, karena pada saat ini memang kunci utamanya adalah bagaimana kita merespon,” jelas Emil Elistianto Dardak.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak memeriksa dan mencoba makanan darurat yang siap didistribusikan ke berbagai daerah rawan bencana yang membutuhkan (foto Petrus Riski-VOA).
Titik-titik rawan bencana yang diwaspadai di Jawa Timur telah dipetakan, dengan memperhitungkan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Emil Dardak juga meminta pihak berwenang mewaspadai sejumlah sungai di Jawa Timur, seperti Bengawan Solo, Brantas, Kali Lamong, hingga Kali Kemuning di Madura.
Khusus untuk daerah yang dilalui sungai dan anak sungai Bengawan Solo, Emil meminta BPBD dan pemerintah kabupaten dan kota untuk memantau kondisi cuaca dan curah hujan di Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi hulu sungai Bengawan Solo.
“Bengawan Solo ini kan ada yang disebut banjir kiriman, hujannya bisa saja tidak terjadi di Jawa Timur, tapi banjirnya dikirim dari Bengawan Solo. Karena sungai Bengawan Solo 30 persen di Jawa Tengah tapi hulu, kita (Jawa Timur) di hilir 70 persennya. Maka, kita juga ikut memantau secara update kondisi hujan yang terjadi di hulu sungai Bengawan Solo. Kita bisa mengantisipasi terjadinya banjir kiriman. Nah, inilah yang memungkinkan kita untuk bisa segera melakukan langkah-langkah pada masyarakat. Nah, masyarakat memang harus waspada apalagi kita melihat kondisi di Jabodetabek, tapi tidak usah panik,” imbuhnya.
Sementara itu Andreas Eko Mulyanto, dari Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jawa Timur mengatakan, relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur telah siap mengantisipasi bencana, khususnya banjir dan tanah longsor.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak meninjau ruang kendali dan pemantauan di BPBD Jawa Timur (foto Petrus Riski-VOA).
“Kami mengerahkan tiga personil atau tiga orang, mereka akan berpiket secara bergilir selama 2 x 24 jam. Jadi, setiap 2 x 24 jam kami akan rolling dengan orang yang baru. Kami ini menyiapkan untuk 150 hari piket. Jadi, 150 kita bagi dua, dikalikan tiga orang. Jadi, di situ kami akan bergantian melakukan monitoring atau penjagaan, atau di posko siaga, jika terjadi kebencanaan atau kejadian, kami juga sudah siap, personil yang piket itu dengan membawa perlengkapan pribadinya untuk empat hari,” jelas Andreas.
Humas Taruna Siaga Bencana (Tagana) Jawa Timur, Ibrahim menambahkan, pihaknya telah menyiapkan 4.000 relawan untuk operasi bencana di wilayahnya. Meski demikian ia mengatakan, edukasi dan sosialisasi mengenai tanggap bencana harus diberikan, terutama di tempat-tempat wisata atau daerah rawan bencana.
“Misalnya di pantai, itu dikelola oleh Dinas Kelautan, kemudian Dinas Pariwisata. Ya intinya semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) itu harus ikut cawe-cawe (terlibat, red). Edukasi itu milik kita bersama. Jadi, kalau enggak, maka muspro (tidak bermanfaat, red), cuma ingat sesaat setelah itu lupa. Karena kondisi ketika bencana, itu orang akan panik. Kepanikan itulah yang harus kita manage sedemikian rupa, sehingga seorang anak pun bisa dengan sangat cepatnya mengingatkan orang tua,” kata Ibrahim. [pr/ab]