Jepang untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II memberikan senjata kepada militer asing, dengan mengirimkan amunisi untuk misi penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan yang bermasalah.
Menanggapi permintaan PBB, Jepang mengatakan pihaknya memberi 10 ribu peluru Senin malam (23/12) kepada militer Korea Selatan, yang merupakan bagian dari pasukan internasional yang menghadapi kekerasan yang mengancam akan mengembalikan Sudan Selatan ke perang saudara.
Jepang memiliki konstitusi pasifis dan memberlakukan larangan ekspor senjata. Namun para pejabat Tokyo mengatakan undang-undang itu mengizinkan pemberian senjata sebagai bagian dari operasi penjaga perdamaian PBB, dengan persetujuan kabinet.
Perdana Menteri Shinzo Abe, yang kembali berkuasa untuk kedua kalinya tahun lalu, mengatakan ia ingin merevisi konstitusi itu untuk memungkinkan apa yang ia sebut " kebijakan perdamaian yang lebih proaktif " di seluruh dunia.
Ia juga telah mengusulkan pelonggaran larangan puluhan tahun pada ekspor, pembangunan dan produksi senjata Jepang.
Jepang memiliki konstitusi pasifis dan memberlakukan larangan ekspor senjata. Namun para pejabat Tokyo mengatakan undang-undang itu mengizinkan pemberian senjata sebagai bagian dari operasi penjaga perdamaian PBB, dengan persetujuan kabinet.
Perdana Menteri Shinzo Abe, yang kembali berkuasa untuk kedua kalinya tahun lalu, mengatakan ia ingin merevisi konstitusi itu untuk memungkinkan apa yang ia sebut " kebijakan perdamaian yang lebih proaktif " di seluruh dunia.
Ia juga telah mengusulkan pelonggaran larangan puluhan tahun pada ekspor, pembangunan dan produksi senjata Jepang.