Presiden Joko Widodo mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun adalah akibat dari perbuatan manusia. Agar hal ini tidak terulang kembali, Jokowi ingin penegakan hukum tegas.
“Kita tahu 99 persen kebakaran hutan karena ulah manusia baik karena disengaja atau kelalaian. Oleh karena itu penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6).
Your browser doesn’t support HTML5
Jokowi: 99 Persen Kebakaran Hutan Akibat Ulah Manusia
Jokowi mengatakan, meskipun perhatian pemerintah terfokus pada penanganan Covid-19, masalah karhutla ini tidak kalah penting untuk diselesaikan, apalagi menjelang musim kemarau ini. Mantan walikota Solo ini mengingatkan pentingnya manajemen lapangan dalam penanganan karhutla ini. Semuanya kata Jokowi, haruslah terkoordinasi dan terkonsolidasi.
Selain itu, ia juga memerintahkan jajarannya untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengawasan.
“Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard. Saya lihat Polda Riau. Saya kira sangat bagus memberikan sebuah contoh dan saya melihat langsung dashboard itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail. Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu saya kira pengawasan akan lebih mudah,” jelasnya.
Selain teknologi, menurutnya pengawasan harus melibatkan semua tingkatan. Kepala desa, babinsa, dan bhabinkamtibnas, menurutnya, juga bisa efektif mengatasi kebakaran berskala kecil.
Mahfud: Peristiwa Karhutla Jauh Berkurang
Menko Polhukam Mahfud MD mengakui karhutla memang terjadi setiap tahunnya, mengingat luasnya lahan hutan. Meski begitu, Mahfud mengklaim bahwa karhutla sudah jauh berkurang selama beberapa tahun terakhir ini.
Menko Polhukam Mahfud Md. (Foto: VOA/Sasmito)
“Beberapa tahun terakhir, alhamdulillah kita berhasil meminimalisir kebakaran hutan sehingga bencana-bencana yang agak besar dan membikin geger itu sudah dapat dikatakan tidak lagi terjadi. Protes-protes dari aktivis lingkungan hidup maupun dari negara-negara lain dalam 4-5 tahun terakhir ini sudah tidak begitu gencar karena kita telah menyiapkan semua langkah. Baik untuk memitigasi, mencegah, menyelesaikan dan melakukan tindak lanjut,” jelas Mahfud.
Mahfud mengakui, pada ahun 2020 menghadapi lebih banyak kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan karhutla akibat adanya pandemi. Namun, ia memastikan usaha itu masih terus berlangsung.
Kementerian LHK Siapkan Hujan Buatan di Area Hotspot
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan karhutla setiap tahun mencapai puncaknya pada Agustus dan September. Khusus wilayah Sumatera ada dua fase. Fase pertama dimulai pada Maret dan April, sementara fase kedua pada Agustus dan September untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya melakukan modifikasi cuaca.
“Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang seperti ini maka kita bisa melakukan rekayasa hari hujan. Jadi kita bisa dengan teknologi modifikasi cuaca atas analisis BMKG dan dilaksanakan oleh BPPT didukung oleh pesawatnya TNI AU karena belum punya pesawat sendiri. Itu bisa dilakukan dan kita sudah melewati fase krisis pertama di Riau,” ungkap Siti.
Menurutnya, lewatnya fase krisis pertama di Riau sangat penting karena berbarengan dengan peristiwa Covid-19 dan hari raya Idul Fitri. Dengan hujan buatan tersebut, pemerintah berhasil memadamkan api sehingga kabut asap pun tidak terjadi.
Doni Monardo: Karhutla Bisa Memperparah Penanganan Covid-19
Ketua GTPPC19 atau Gugus Tugas Nasional Doni Monardo. (Foto: Twitter/@BNPB_Indonesia)
Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pentingnya langkah mitigasi dalam upaya penanganan karhutla ini. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, karhutla dapat memperburuk kesehatan masyarakat. Pemerintah, kata Doni tidak bisa bekerja sendiri guna menangani persoalan ini, dan sangat membutuhkan peran serta masyarakat, terutama untuk kawasan lahan gambut.
“Kenapa ini penting? Karena hampir pasti lahan gambut yang terbakar akan timbulkan asap yang sangat pekat. Asap yang pekat inilah bisa menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat, terutama mereka yang miliki asma atau ISPA. Dampaknya adalah berbahaya bagi mereka yang menderita penyakit asma ini apabila terpapar Covid-19,” ujar Doni. [gi/ab]