Jokowi Minta Peristiwa Kerusuhan Wamena Tidak Digeser Menjadi Konflik Etnis

Presiden Joko Widodo mengimbau semua pihak untuk tidak memprovokasi peristiwa kerusuhan di Wamena, Papua, beberapa waktu lalu, menjadi konflik etnis.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari Senin (30/9), Jokowi mengatakan nyatanya peristiwa Wamena bukanlah konflik etnis melainkan ulah dari kelompok bersenjata yang melakukan berbagai kerusakan dan pembakaran.

“Iya tentang Wamena, yang pertama saya ingin mengucapkan duka yang mendalam dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya korban yang ada di Wamena 33 orang telah meninggal di sana. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa aparat keamanan telah bekerja keras melindungi semua warga. Jadi jangan ada yang menggeser-geser menjadi seperti sebuah konflik etnis itu bukan. Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas di Gunung Turun ke bawah dan melakukan pembakaran pembakaran rumah warga,” ungkap Jokowi.

Lebih jauh Jokowi juga berpesan kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak meninggalkan Wamena, karena aparat keamanan juga sudah menangkap tersangka yang melakukan pembunuhan dan pembakaran di kota itu.

Presiden Joko Widodo berbicara pada konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari Senin 30/9 (Courtesy: Setpres RI).

Selanjutnya, Presiden juga meminta masyarakat Papua tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoaks yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Seluruh masyarakat tetap tenang menahan diri dan menghindarkan dari semua provokasi-provokasi dan fitnah-fitnah yang kita lihat di media sosial begitu sangat banyaknya nya isu-isu yang ditebarkan. Karena ada yang masih merasa takut kemudian minta untuk dievakuasi ke Jayapura, ya dilakukan; tetapi terus kita imbau agar masyarakat tidak keluar dari Wamena karena aparat keamanan sudah bisa mengamankan,” tambahnya.

Ketua Komnas HAM Dorong Dialog Konstruktif di Papua

Sementara itu, dalam konferensi pers terpisah di kantor Komnas HAM , ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mendorong adanya dialog yang konstruktif antara Presiden Jokowi dan tokoh-tokoh Papua guna mencari solusi dari kemelut yang berkepanjangan ini.

“Kami juga menyerukan untuk seluruh pihak yang ada di Papua itu termasuk pemimpin nasional kita melakukan dialog konstruktif dalam rangka mencari langkah-langkah perdamaian, bagi komnas HAM itulah solusi yang terbaik untuk semua pihak. Pemerintah pusat, tokoh-tokoh Papua melakukan dialog konstruktif dalam rangka mencari solusi perdamaian. Jika tidak ini akan menjadi tragedi yang lebih besar lagi yang tentu saja bisa memicu ketegangan yang lebih luas diberbagai tempat, termasuk di Jakarta, termasuk juga mungkin respon internasional kepada kita sebagai bangsa,” jelas Ahmad.

Senada dengan Jokowi, Ahmad juga menghimbau kepada seluruh masyarakat utamanya masyarakat Papua untuk tidak gampang terpancing dengan isu-isu yang tidak benar sehingga memicu kerusuhan yang merugikan banyak pihak, dan yang lebih parah jatuhnya korban jiwa. Selain itu ia meminta semua pihak untuk menahan diri untuk tidak berkomentar yang berpotensi memicu kembali panasnya situasi di daerah-daerah di Papua.

“Dalam rangka itu kami mendorong semua pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk menghindari penyampaian berita bohong, kesimpangsiuran yang alih-alih menyelesaikan masalah tapi justru malah semakin memperkeruh situasi. Itu sangat kita sesalkan. Bahkan ada twitter dimana-mana yang sudah ngomong ini genosida segala macam, jangan dilebih-lebihkan dulu sebelum ada penyelidikan mendalam, sebaiknya semua pihak menahan diri, untuk tidak menyebarluaskan berita atau analisis yang tidak berdasar,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mohammad Choirul Anam juga meminta kepada Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian untuk tidak menggunakan istilah pembedaan antara pendatang, migran atau warga asli Papua dalam pengungkapan identitas korban meninggal dalam kerusuhan di Wamena kemarin.

Menurutnya hal tersebut menimbulkan protesi dari masyarakat Papua itu sendiri karena bisa menimbulkan segregasi sosial, yang bukan tidak mungkin bisa memicu konflik lainnya.

“Ini tragedi kemanusiaan menyasar semua manusia, kami tidak mau menyebutkan latar belakang, identitas rasnya, bagi kami siapa pun yang meninggal, itu tantangan kita untuk mengungkapkan dan menghadirkan keadilan," ujar Anam. (gi/em)