Presiden Joko Widodo menyatakan keputusannya untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden periode 2019-2024. Dalam kesempatan itu Jokowi begitu biasa Joko Widodo disapa juga mengumumkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebagai calon wakill prsiden yang akan mendampinginnya pada pemilihan presiden 2019.
Keputusan tersebut diambilnya setelah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Saat mengumumkan nama Ma'ruf Amin sebagai cawapres, Jokowi didampingi seluruh pimpinan partai politik yang menjadi koalisinya.
"Setelah melalui perenungan yang mendalam dan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran-saran dari berbagai elemen masyarakat maka saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi Indonesia kerja bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Doktor KH Ma’ruf Amin," ungkap Jokowi.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin akan mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019 sebagai Cawapres.
Alasan memilih Ma’ruf Amin, menurut Jokowi, karena Ma’ruf sosok utuh sebagai tokoh agama yang bijaksana. Pria kelahiran Tangerang 11 Maret 1943 itu lanjut Jokowi pernah menjadi anggota DPRD, DPR, MPR, serta Dewan Pertimbangan Presiden, Ra’is Aam PBNU.
Ma’ruf tambah Jokowi saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Menurut Jokowi, ia dan Ma’ruf Amin akan saling melengkapi nasionalis, religius.
Sebelum Jokowi memutuskan Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya, santer nama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat calon wakil presiden Jokowi pada Pilpres mendatang.
Mahfud MD mengaku tidak kecewa dengan keputusan Jokowi tersebut. Mahfud hanya merasa kaget, karena ia sudah diminta mempersiapkan diri sebagai calon wakil presiden bahkan sudah ada pembicaraan detail tentang rencana tersebut.
"Menurut saya biasa di dalam politik, itu tidak apa-apa. Kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekedar nama Mahfud, nama Ma'ruf Amin atau nama lain. Proses yang berjalan sangat konstitusional. Kita mendukung, negara ini harus terus berjalan," tukas Mahfud.
Your browser doesn’t support HTML5
Jokowi Tunjuk Ma’ruf Amin Sebagai Cawapres
Tidak jadinya Jokowi memilih Mahfud MD sebagai calon wakil presidennya diduga karena adaya ketidaksetujuan dari sejumlah partai pendukungnya seperti PKB dan Golkar. Bahkan Organisasi Nahdatul Ulama pun disebut-sebut tidak menyetujui pencalonan Mahfud ini.
Penetapan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden Jokowi dinilai Pengamat Politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti sebagai kesalahan strategi yang dilakukan oleh kubu Jokowi.
Bagi sebagian kaum nasionalis, kata Ray, sosok Ma’ruf Amin tidak tepat karena Ketua MUI tersebut telah memberikan sumbangsih dalam mengeluarkan fatwa soal dugaan penistaan agama yang dilakukan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Akibat fatwa tersebut ribuan orang dari berbagai ormas dan daerah merengsek ke Istana Presiden atas nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, meminta Ahok dihukum.
Sosok Ma’ruf Amin kata Ray juga tidak terlalu menarik bagi kelompok milenial. Dia menduga dipilihnya Ma’ruf Amin lebih untuk menjaga solidnya koalisi termasuk dukungan dari Nahdatul Ulama. Ma’ruf Amin sendiri merupakan salah satu kader NU.
"Beliau sangat dominan waktu kasus Ahok muncul jadi memang sulit dipahami logikanya kenapa seluruh orang harapan tidak terjadinya politisasi agama malah Jokowi memilih tokoh yang dianggap memberikan sumbangsih bagi ditahannya Ahok yang diberlakukan pasal-pasal penghinaan agama itu. Memang agak sulit kita pahami besama," ujar Ray.
Ma’ruf Amin juga pernah mengeluarkan fatwa haram Ahmadiyah atau menyatakan Ahmadiyah sesat. Fatwa ini juga mengakibatkan terjadinya intimidasi dan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah bahkan penutupan masjd-masjid Ahmadiyah dan pelarangan kegiatan Ahmadiyah. Bahkan di Sampang,Madura beberapa waktu lalu, kekerasan hingga pengusiran terhadap kelompok Ahmadiyah juga dilakukan oleh kelompok intoleran. [fw/em]