Kanada dan Inggris menolak pengusiran duta besar mereka oleh presiden Pantai Gading yang berkuasa, katanya mereka hanya mengakui otoritas saingannya, pemenang pemilu presiden negara itu yang diakui secara internasional.
Pemerintahan Presiden Laurent Gbagbo yang berkuasa mengatakan duta besar Kanada, Marie Isabelle Massip, dan duta besar Inggris, Nicholas James Westcott, tidak diterima lagi di Pantai Gading.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan melalui televisi pemerintah, juru bicara Gbagbo, Ahoua Don Mello, mengatakan menteri luar negeri telah membatalkan akreditasi keduanya sesuai dengan prinsip timbal balik hubungan diplomatik selagi pemerintah Kanada dan Inggris tidak lagi mengakui duta besar Gbagbo.
Tetapi karena pemerintah mereka tidak mengakui otoritas Gbagbo, maka mereka tidak menanggapi perintah pengusiran itu.
Kementerian Luar Negeri Inggris di London mengatakan pemerintah tidak menerima keabsahan pernyataan yang dibuat oleh pihak lain selain pemenang pemilu bulan November, yakni mantan perdana menteri Alassane Ouattara.
Menteri Luar Negeri Kanada, Lawrence Cannon, mengatakan Kanada tidak mengakui klaim Gbagbo untuk memerintah, dan dengan demikian, pengusiran Duta Besar Massip adalah tidak sah.
Presiden terpilih Alassane Ouattara mendukung keputusan Inggris dan Kanada
Pemerintah Ouattara setuju pengusiran itu tidak sah. Jean-Marie Kacou Gervais, Menteri luar negeri pemerintahan Ouattara, mengatakan kepada VOA bahwa Ouattara menghormati keputusan yang diambil oleh Inggris dan Kanada.
Menurut Gervais, "Duta besar Kanada dan duta besar Inggris diterima dengan baik di negara ini. Kami, sebagai pemerintah resmi, tidak mengeluarkan keputusan apapun kepada negara-negara bersahabat itu, jadi mereka disambut baik dan kami senang dengan tanggapannya terhadap isu pemerintah Gbagbo, pemerintahan yang tidak sah, untuk tetap berada di Pantai Gading."
Kebuntuan diplomatik lebih lanjut semakin mengancam pengucilan Gbagbo setelah Amerika membekukan asetnya dan melarang warga Amerika untuk melakukan bisnis dengan Gbagbo atau sekutunya.
Menteri luar negeri pemerintahan Ouattara, Gervais, mengatakan langkah Washington terhadap Gbagbo dan keluarganya sudah lama dinantikan.
Uni Eropa, Amerika, dan Uni Afrika semuanya menyerukan agar Gbagbo menyerahkan kekuasaan kepada Ouattara. Presiden Nigeria Goodluck Jonathan mempelopori ancaman penggunaan kekuatan militer regional Afrika Barat untuk memaksa Gbagbo melepaskan jabatannya jika ia menolak mundur.
Tapi kebulatan tekad kelompok regional itu melemah hari Jumat ketika Presiden Ghana John Atta Mills mengatakan negaranya tidak akan berpihak dalam krisis itu dan tidak yakin bahwa kekuatan militer akan menyelesaikan masalah.