Kasus Defisit Batu Bara Domestik Buat Pasar Global Gelisah 

Menjelang peninjauan kembali aturan pelarangan sementara ekspor batu bara yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (5/1), Indonesia tetap bersikukuh bahwa jumlah pasokan batu baranya berada dalam kondisi defisit, yang menyebabkan kekhawatiran pada pasar global akan persediaan bahan bakar tersebut, yang telah menjadi sumber penghasil daya listrik bagi mayoritas negara-negara di Asia.

Harga batu bara berjangka di China, konsumen bahan bakar terbesar di dunia, melonjak pada Selasa (3/1) setelah Indonesia, pengekspor utama batubara yang digunakan untuk pembangkit listrik dan pemasok luar negeri terbesar China, pada Sabtu (2/1) melarang ekspor untuk bulan Januari. Keputusan pemerintah tersebut dibuat untuk menghindari pemadaman listrik PLN.

Reuters melaporkan kenaikan harga merupakan salah satu tanda awal dari dampak larangan ekspor batu bara Indonesia, yang mengancam ketahanan energi beberapa negara ekonomi terbesar dunia seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Sebuah kapal menarik tongkang batubara di sepanjang Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur (foto: Reuters).

PLN mengatakan telah mengamankan 3,2 juta ton batu bara dari 5,1 juta ton pasokan tambahan untuk Januari yang dibutuhkan untuk menghindari pemadaman yang meluas.

Namun, pihaknya memperingatkan bahwa "masa kritis ini belum berakhir," menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemasok batu bara lainnya.

Pada saat yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penambang batu bara, serta produsen gas alam cair, harus memprioritaskan pasokan dalam negeri dan memastikan keamanan energi di Indonesia sebelum mengekspor.

Dia mengancam akan mencabut izin usaha penambang yang gagal memenuhi kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) yang mengharuskan mereka untuk menjual 25 persen dari produksi batu bara mereka ke pasar domestik dengan harga maksimum $70 per ton.

BACA JUGA: Pemerintah Larang Sementara Ekspor Batu Bara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan larangan itu diberlakukan untuk menghindari terganggunya pemulihan ekonomi Indonesia, yang merupakan terbesar di Asia Tenggara, dari pandemi COVID-19.

Namun keputusan tersebut membahayakan kekuatan ekonomi Asia, China, India, Jepang, dan Korea Selatan, yang bersama-sama menerima 73% ekspor batu bara Indonesia pada tahun 2021, menurut data pelacakan kapal dari Kpler.

Pada Selasa (3/1), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia Erick Thohir mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kementerian sedang bekerja untuk meningkatkan manajemen dan infrastruktur pasokan batu bara PLN.

BACA JUGA: Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan Tambang Batu Bara yang Langgar DMO

"Kami di Kementerian BUMN akan memperbaiki kontrak pasokan jangka panjang," kata Erick seraya menambahkan sistem logistik dan infrastruktur juga akan ditingkatkan untuk memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi.

Analis pada Senin (3/1) memperingatkan bahwa India, yang mengkonsumsi lebih dari 15% dari ekspor batu bara Indonesia pada 2021, mungkin akan mengubah rute pengiriman dari pemasok lain jika larangan tersebut berlanjut.

Itu bisa berarti permintaan batu bara yang lebih tinggi dari Australia, yang juga merupakan pemasok utama ke Asia. Saham Whitehaven Coal melonjak sebanyak 9,2% pada Selasa (3/1), tertinggi sejak 16 Juli. [ah/rs]