Partai Bergerak Maju (MFP) yang progresif di Thailand mengatakan pada Senin (25/12) bahwa pihaknya yakin akan meraih kemenangan dalam kasus pengadilan yang menyelidiki janji kampanyenya untuk mereformasi undang-undang menghina kerajaan.
MFP memenangkan sebagian besar kursi dalam pemilu bulan Mei, tetapi pemimpinnya saat itu Pita Limjaroenrat dihalangi menjadi perdana menteri oleh kekuatan konservatif di majelis tinggi parlemen.
Janji partai tersebut untuk mereformasi undang-undang lese-majeste yang keras di Thailand tersebut membuat khawatir Senat yang mayoritas anggota prokerajaan dan promiliter.
Mahkamah Konstitusi sedang mempertimbangkan petisi yang menyatakan bahwa janji MFP untuk mereformasi undang-undang lese-majeste sama dengan upaya untuk menggulingkan kerajaan.
Mantan kandidat perdana menteri Thailand dan mantan pemimpin Partai Move Forward Pita Limjaroenrat berpose saat wawancara dengan AFP di Bangkok pada 9 November 2023. (Foto: AFP)
Mantan pemimpin MFP Pita, yang memimpin partai tersebut dalam pemilu tetapi kemudian mengundurkan diri, memberikan bukti pada sidang hari Senin dan mengatakan bahwa sidang tersebut “berjalan dengan baik."
“Kalau melihat ruang lingkup undang-undang dan dakwaannya, situasi terburuknya adalah Mahkamah Konstitusi akan meminta kami menghentikan upaya untuk mengubah undang-undang tersebut,” kata Pita, menolak anggapan bahwa partai tersebut berisiko dibubarkan.
Pengadilan mengatakan akan memberikan putusannya dalam kasus ini pada 31 Januari.
Pemimpin partai saat ini, Chaithawat Tulathon, mengatakan mereka yakin apa yang digagaskan partainya tidak melanggar hukum.
BACA JUGA: Partai Pemenang Pemilu Thailand Dikeluarkan dari Koalisi yang Berusaha Bentuk PemerintahanMFP mendapatkan dukungan dari kaum muda dan masyarakat perkotaan Thailand yang bosan dengan pemerintahan militer selama hampir satu dekade. Partai itu meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilu pada Mei.
Namun ambisi Pita untuk menjabat perdana menteri dihalangi, dan MFP dikeluarkan dari pemerintahan ketika partai Pheu Thai yang dipimpin oleh tokoh politik berpengalaman Thaksin Shinawatra mengambil alih kekuasaan dalam koalisi dengan partai-partai promiliter.
Pita juga sedang menghadapi kasus lain di Mahkamah Konstitusi yang berupaya melarangnya berpolitik karena memiliki saham di sebuah perusahaan media – yang melanggar hukum bagi anggota parlemen Thailand. [ab/uh]