Kelaparan di Sudan telah meluas ke lima daerah dan kemungkinan besar akan menyebar ke lima daerah lainnya pada bulan Mei, menurut laporan pemantau kelaparan global, Selasa (24/12). Sementara itu, pihak-pihak yang berperang terus mengganggu bantuan kemanusian yang diperlukan untuk meredakan salah satu krisis kelaparan terburuk dalam zaman modern.
Kondisi kelaparan itu dikukuhkan terjadi di Abu Shouk dan al-Salam, dua kamp bagi pengungsi dalam negeri di al-Fashir, ibu kota Darfur Utara yang terkepung, serta dua daerah lain di negara bagian Kordofan Selatan, kata Komite Tinjauan Kelaparan dari Integrated Food Phase Classification (IPC). Komite itu juga mendapati kelaparan, yang pertama kali diidentifikasi pada Agustus lalu, masih terjadi di kamp Zamzam di Darfur Utara.
Komite tersebut, yang memeriksa dan memverifikasi temuan kelaparan, memprediksi kelaparan akan menyebar ke lima daerah lainnya di Darfur Utara —Um Kadadah, Melit, al-Fashir, Tawisha dan al-Lait— pada bulan Mei. Komite itu juga mengidentifikasi 17 daerah lainnya di Sudan yang terancam bencana kelaparan.
IPC memperkirakan sekitar 24,6 juta orang, sekitar setengah dari populasi Sudan, sangat memerlukan bantuan makanan hingga Februari, suatu lonjakan tajam dari 21,1 juta orang yang semula diproyeksikan pada bulan Juni untuk periode yang sama.
Temuan-temuan tersebut dipublikasikan meskipun pemerintah Sudan terus mengganggu proses IPC dalam menganalisis kerawanan pangan akut, yang membantu mengarahkan di mana bantuan paling dibutuhkan. Pada hari Senin, pemerintah Sudan mengumumkan tentang penundaan keikutsertaannya dalam sistem pemantauan kelaparan global, dengan mengatakan sistem itu mengeluarkan “laporan yang tidak dapat diandalkan yang merusak kedaulatan dan martabat Sudan.”
IPC adalah badan independen yang didanai oleh negara-negara Barat dan diawasi oleh 19 organisasi kemanusiaan besar dan berbagai institusi antarpemerintah. Sebagai pusat sistem luas dalam pemantauan dan penanggulangan kelaparan dunia, IPC dirancang untuk mengeluarkan peringatan mengenai krisis pangan yang sedang berkembang sehingga berbagai organisasi dapat merespons serta mencegah kelaparan dan bencana kelaparan massal.
Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) terlibat dalam perang saudara dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan menolak tegas pernyataan kelaparan karena khawatir ini akan mengakibatkan tekanan diplomatik untuk melonggarkan kontrol perbatasan dan mengarah pada keterlibatan asing dengan RSF yang lebih besar.
Pada surat bertanggal 23 Desember untuk IPC, komite tinjauan kelaparan dan para diplomat, menteri pertanian Sudan mengatakan laporan terbaru IPC tidak memuat data malnutrisi terbaru dan penilaian mengenai produktivitas tanaman palawija selama musim hujan belakangan ini. Musim tanam berlangsung sukses, kata surat itu. Menteri tersebut juga mencatat “keprihatinan serius” mengenai kemampuan IPC untuk mengumpulkan data dari daerah-daerah yang dikuasai RSF. [uh/ab]