Bentrokan selama tiga hari bermula ketika pendukung calon presiden oposisi Muhamadu Buhari membakar kantor komisi pemilihan umum dan kantor-kantor polisi menyusul keluarnya hasil pemilu yang memenangkan Presiden Goodluck Jonathan bulan lalu.
Peneliti dari Lembaga Human Rights di Nigeria, Eric Guttschuss mengatakan kekerasan itu berubah menjadi konflik sektarian ketika pendukung Buhari yang muslim di wilayah utara mulai menyerang pendukung Jonathan yang beragama Kristen di wilayah selatan. Ia mengatakan,“Orang-orang dari wilayah selatan yang dianggap sebagai pendukung presiden Goodluck Jonathan juga diserang dan rumah-rumah serta toko-toko dibakar.”
Negara bagian Kaduna adalah yang paling parah. Guttschuss mengatakan Human Rights Watch yakin setidaknya 180 orang terbunuh di kota Kaduna dan Zaria di utara. Warga Kristen di wilayah Kaduna selatan melakukan serangan balasan.
Di wilayah Kaduna utara dan selatan, penduduk yang terancam mengungsi ke barak-barak tentara dan kantor-kantor polisi. Tetapi Guttschuss mengatakan pasukan keamanan juga turut melakukan pelanggaran HAM dalam kerusuhan tersebut. Lebih lanjut ia mengatakan,“Dalam menangani kekerasan itu, baik polisi maupun tentara menggunakan kekerasan termasuk pembunuhan terhadap warga tak bersenjata dan di beberapa wilayah terjadi pemukulan sistematis terhadap orang-orang yang ditahan sewaktu atau setelah terjadinya kekerasan.”
Presiden Jonathan telah menunjuk 22 anggota panel untuk menyelidiki apa yang menyebabkan bentrokan pasca pemilu itu dan bagaimana mencegah kerusuhan semacam itu di masa mendatang.
Guttschuss mengatakan warga Nigeria pesimis terhadap hasil kerja panel itu mengingat banyaknya temuan beberapa komisi sebelumnya yang tidak ditindaklanjuti.
Untuk mencegah kekerasan serupa dimasa mendatang, Guttschuss mengatakan Lembaga Human Rights Watch telah menelusuri penyebab kekerasan massal itu berasal dari kebijakan pemerintah lokal dan negara bagian yang mendiskriminasi penduduk pendatang serta memperburuk ketegangan antar penduduk.
Meskipun pemilu nasional bulan lalu itu adalah yang paling adil dalam sejarah Nigeria, Lembaga Human Rights Watch mengatakan itu juga salah satu yang terparah. Kelompok itu megatakan pemerintah yang baru terpilih harus membangun demokrasi dengan mengadili mereka yang mengorganisir kerusuhan itu.