Lebih dari 200 kelompok masyarakat madani dan hak-hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia telah menyerukan kepada Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar.
Harapannya langkah itu akan mencegah pihak militer di sana melakukan lebih banyak pembunuhan dan kekejaman.
“Kegagalan DK PBB untuk sekedar membahas sebuah embargo senjata terhadap junta di sana merupakan sebuah kelalaian yang menyolok dari tanggung jawabnya terhadap rakyat Myanmar," kata Louis Charbonneau, Direktur Human Rights Watch untuk urusan PBB, kepada para reporter, Rabu (5/5).
DK telah menerbitkan empat pernyataan keprihatinan sejak militer Myanmar melancarkan kudeta pada 1 Februari, dan menggulingkan pemerintahan sipil serta menahan beberapa pemimpinnya dalam pertikaian siapa yang memenangkan pemilihan November.
Pada 24 April ASEAN menyelenggarakan sebuah KTT sehubungan situasi di Myanmar, serta menerbitkan pernyataan lima butir.
Namun, jenderal-jenderal di Myanmar tidak mempedulikan kedua lembaga ini dan masih terus menggunakan kekerasan untuk memadamkan protes-protes, serta juga melakukan serangan termasuk serangan udara, dan bersenjata terhadap kelompok-kelompok etnis.
Pemantau HAM mengatakan, lebih dari 760 warga sipil telah tewas, termasuk 51 anak-anak, dan lebih dari 4600 lainnya telah ditangkap dalam tindakan penindasan selanjutnya. [jm/lt]